Berebut Legitimasi Jokowi; ๐†๐š๐ง๐ฃ๐š๐ซ ๐•๐ฌ ๐๐ซ๐š๐›๐จ๐ฐ๐จ

Selasa, 17 Oktober 2023 - 19:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Ahmad Riyadi – Direktur Rumah Kebihnekaan Indonesia

Ahir-ahir ini kita di suguhkan dengan dagelan politik yang Aneh. Ada teman bertanya. Jokowi di TPS punya 1 suara, Paman saya juga 1 Suara. Tetapi kenapa Ganjar & Prabowo bahkan Tim Suksesnya harus berantem memperebutkan legitimasi Jokowi.

Berdasarkan hasil Survei terakhir yang dilakukan LSI, Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi 81,9 %. Kesimpulan sementara inilah dasar yang memposisikan Jokowi sebagai Penentu Kemenangan Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hipotesa ini di Yakini betul Oleh Ganjar dan Prabowo. Seperti perdebatan dua kubu ini yang sering kita dengar. Kubu Ganjar mengklaim Dukungan Jokowi karena dia adalah Kader PDIP sedangkan Kubu Prabowo yang dahulunya adalah lawannya Jokowi juga berani Mengklaim karena dalam Kabinet Jokowi.

Baca Juga :  Santri Dukung Ganjar Banten Sumbangkan Sembako untuk Tiga Pondok Pesantren di Banten

Peristiwa ini membuat publik bertanya. Dimana Posisi Rakyat dalam Kebutuhan Ganjar dan Prabowo. Apakah legitimasi Jokowi Lebih penting dari legitimasi Rakyat. Atau memang ada agenda lain yang membuat Jokowi begitu di anggap sangat Penting.

Pertanyaan ini bisa di Jawab. Dan inilah jawabannya ๐˜’๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜‘๐˜ฐ๐˜ฌ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ธ๐˜ฆ-๐˜ค๐˜ข๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด 2024.

Sebagai Seorang Presiden. Kuasaan itu melekat dalam dirinya. Sulit dibedakan Mana agenda pribadi dan agenda jokowi sebagai Presiden. Apalagi ini adalah urusan Pemilu.
Jika Presiden Mendukung salah satu calon maka secara otomatis semua perangkat negara berbaris ke arah telunjuknya.

Presiden tentu memiliki pengaruh besar dalam urusan anggaran baik dari APBN/Swasta. Punya kekuatan mempengaruhi perangkat negara seperti Polisi, TNI, Kejaksaan. Bahkan lembaga independen seperti KPK, KPU dan Bawaslu. Karena penganggaran lembaga ini bersumber dari APBN.

Baca Juga :  LaNyalla, Politik Dan Sepak Bola

Tidak hanya itu, Presiden juga memiliki pengaruh kuat terhadap kepala Daerah. Ada 272 Kepala Daerah berstatus PLT yang di Tunjuk oleh Kemendagri. Jelas kemendagri bekerja di bawah koordinasi Presiden. Apakah prakteknya akan sama, penggunaan kewenangan dan APBD sesuai dengan Orientasi dan kebutuhan Masyarakat di Kab/Kota. Dalam Tahun Politik semua bisa mengamati. Terakhir ada pencabutan ijin mendadak oleh PLT Gubernur Jawa Barat karena agenda salah satu organisasi yang di anggap terafiliasi dengan Capres.

Kesemuanya ini Akibat Cawe-cawe presiden yang membuat Ganjar dan Prabowo Berebut Dukungan Jokowi.

Praktek politik seperti ini akan bermuara pada upaya menghalalkan segala Cara untuk menang walaupun akan merusak tatanan dan nilai Demokrasi.

Baca Juga :  Mendesain Ulang Pengawas Pemilu AdHoc

Rakyat akan di mobilisasi dan di paksa untuk memilih dengan berbagi cara.

Uang dan Tekanan akan bergentayangan di kota-kota, di Desa-desa bahkan di TPS.

Kalaupun masih Kalah maka lembaga penyelenggara pemilu bisa di tekan untuk mengikuti apa yang di perintahkan.

Tapi masih banyak Orang baik di Bangsa ini. Mereka percaya bahwa kekuatan Rakyat adalah kekuatan Pemenang. Rakyat bisa menghancurkan segala agenda-agenda busuk yang akan dimainkan.

๐‘๐š๐ค๐ฒ๐š๐ญ ๐ฆ๐ž๐ง๐ ๐ก๐ž๐ง๐๐š๐ค๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ๐ฎ๐›๐š๐ก๐š๐ง.
๐‘๐š๐ค๐ฒ๐š๐ญ ๐š๐ค๐š๐ง ๐ฆ๐ž๐ง๐š๐ง๐ .

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : AHMAD RIYADI
Editor : MUFIK
Sumber :

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tentang Urgensi Patuh Pada Sistem Hukum dan Undang-Undang
Gereja Suku menutup Pintu penginjilan
Transformasi Distribusi Energi: Dari Pengecer ke Sub Pangkalan dalam Kebijakan LPG 3kg
Periode Kerja Untuk Swasembada Energi
Tidak Dipakai Di Pemerintahan Baru, Mantan Menlu Retno Marsudi Moncer Di Kancah Nasional dan Internasional
Sebuah Langkah Nyata Dari Anies Baswedan Menuju Kepemimpinan yang Visioner
Kepemimpinan dan Arah Kebijakan Energi
Pemuda Gereja Diharapkan Membudayakan Baca Buku

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:28 WIB

DPP GAN Dukung Kebijakan Presiden Prabowo yang Mengaktifkan Kembali Pengecer LPG 3kg dan Jadi Agen Subpangkalan

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:51 WIB

Paus Minta Megawati jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:34 WIB

Perdokmil dan Pusdokkes Polri Perkuat Sinergi: Kolaborasi Strategis di Bidang Kedokteran Militer dan Kepolisian

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:43 WIB

Bulog Pastikan Cadangan Beras Aman Jelang Ramadan

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:39 WIB

Dasco: Soal LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo, Pengecer Kini Boleh Berjualan Lagi

Senin, 3 Februari 2025 - 18:47 WIB

Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Digelar 20 Februari di Jakarta

Senin, 3 Februari 2025 - 18:42 WIB

Gerindra Undang Megawati Hingga Jokowi Diacara HUT Partai

Senin, 3 Februari 2025 - 18:38 WIB

Mendagri Ungkap Presiden Pilih 20 Februari Untuk Pelantikan Kepala Daerah

Berita Terbaru

Daerah

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Sikka

Rabu, 5 Feb 2025 - 15:57 WIB

Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono membahas program kerja anggaran tahun 2025 pada Selasa (4/2/2025)

Nasional

Bulog Pastikan Cadangan Beras Aman Jelang Ramadan

Rabu, 5 Feb 2025 - 10:43 WIB