Berkat Seluruh Komponen, Anggota DPR RI Wenny Haryanto Realisasikan Program Kemitraan 100 % di Depok dan Bekasi

DETIKINDONESIA.CO.ID, DEPOK  –  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung Bersama Tokoh Masyarakat menggelar kegiatan sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Depok, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi IX DPR RI, Wenny Haryanto mengungkapkan, permintaan dari masyarakat tertutama di Depok bisa dikatakan tinggi, hingga pencapaian program Mitra kerja Komisi IX DPR RI persentasenya cukup tinggi.

“Di semua kegiatan sosialisasi bersama Mitra kerja Komisi IX, cukup banyak banyak permohonan masyarakat Depok, realisasi capai 90 persen. Sebagian besar terkait Balai Latihan Kerja (BLK), Padat Karya, dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) program serapan dari Kemenaker RI. Bahkan program padat karya tunai desa (PKTD) dari Kemenkes RI,” kata anggota legislatif dari Fraksi Golkar tersebut.

Baca Juga :  Sambut Provinsi Papua Barat Tengah, Bupati Kaimana Freddy Thie Dorong Pemekaran Kabupaten Lain di 4 Wilayah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wenny juga menjelaskan, tujuan bantuan program kemitraan agar masyarakat mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.

“Ya, mudah-mudahan program ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Karena program ini juga untuk membuka lapangan kerja baru dan kurangi pengangguran,” katanya.

Wenny juga memaparkan, untuk bantuan program BLK harus memiliki pondok pesantren masih dan memiliki lahan kosong seluas 350m2 nilainya 750 juta. Nantinya, BLK bisa dijadikan tempat pelatihan bahasa atau konveksi.

Wenny juga memaparkan, untuk bantuan program BLK wajib memiliki pondok pesantren dan memiliki lahan kosong seluas 350m2 nilainya 750 juta. Dengan itu, BLK bisa menjadikan tempat pelatihan bahasa atau konveksi.

“Bantuan BLK ini bisa dijadikan pelatihan berbagai macam bahasa misalnya bahasa Jepang, Arab, Inggris dan lainnya atau BLK konveksi mereka akan dilatih menjahit dan membuat pola baju juga bisa dijadikan pelatihan komputer, perhotelan, pertukangan dan lainnya,” ungkap Wenny.

Selanjutnya, kata Wenny, bantuan program padat karya (PK) mendapatkan senilai 100 juta. Bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki yayasan yang bertujuan untuk menerima bantuan dana PK. Bantuan PK dapat digunakan untuk proyek pembangunan jalan saluran air, dinding penahan, selokan, fasilitas sanitasi, dan sejenisnya.

Kemudian, program TKM memberikan bantuan senilai 20 juta kepada kelompok yang terdiri dari 10 individu. Kelompok tersebut harus membuat proposal yang sederhana dengan 10 KTP dan memiliki nomor telepon yang masih aktif.

Setelah itu, proposal harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa atau kecamatan setempat. Berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan dalam program bantuan TKM termasuk perdagangan, perikanan, peternakan, usaha jasa kendaraan, fotokopi, dan sebagainya.

“Bantuan program TKM nanti setiap kelompok atau diwakili ketua kelompok buat akun siap kerja dan segera daftarkan ke BISHUB,” ujarnya.

Program lain dari Kemenkes RI adalah PKTD yang memberikan sebesar 100 juta. Anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun sanitasi, dapur umum, perairan atau Toren air di Pondok Pesantren minimal memiliki 50 santri.

“Dari 4 bantuan program Mitra kerja Komisi IX ini termasuk PKTD semoga dapat bermanfaat khususnya di Kota Depok”.