LaNyalla menjabarkan, demokrasi harus dijalankan secara benar. Jika ada hal-hal yang melanggar aturan, maka hal tersebut tak boleh ditoleransi.
“Jangan mencari celah untuk melanggar konatitusi. Kalau mau menunda pemilu, solusinya adalah amandemen konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden sampai detik ini masih tak berubah. Kalau mau demokrasi dijalankan dengan baik, ambang batas pencalonan presiden harus nol persen, karena hal itu tidak ada dalam konstitusi,” papar LaNyalla.
LaNyalla meminta agar penguasa dan elit politik tak bermain-main dengan rakyatnya. “Kalau ngotot menunda pemilu, rakyat bisa bergerak menghukum elit politik,” ujar LaNyalla.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai Ketua DPD RI, ia banyak menerima aspirasi ketidaksetujuan atas wacana penundaan pemilu. Untuk itulah LaNyalla berani berbicara lantang untuk kepentingan rakyat.
“Sebagai Ketua DPD RI tugas saya adalah menerima aspirasi daerah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Saya bukan oposisi. Kami hanya menjalankan kewenangan saja. Saya sudah wakafkan diri saya untuk rakyat. Sekarang saatnya mencari amal,” tutur LaNyalla.
LaNyalla juga menyinggung bonus demografi yang akan didapat Indonesia pada tahun 2045. Oleh karenanya, ia menilai generasi mudah harus terus menerus dibina agar siap menghadapi era tersebut.
“Saya selalu menekankan agar anak-anak muda diberi ruang berekspresi, menyalurkan kreativitasnya dalam kerangka pembinaan negara kepada mereka. Generasi milenial dan generasi Z saat ini yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Untuk itu, mereka harus dipersiapkan sedini mungkin,” kata LaNyalla.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Penulis | : Tim |
Editor | : Harris |
Sumber | : |
Halaman : 1 2