Bimtek Aparat Desa di Langkat ke Kota Medan Disinyalir Telan Miliaran Rupiah dan Diduga Ada “Sutradara” Cari Keuntungan

Senin, 7 November 2022 - 23:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pemerintahan desa dalam pengelolahan administrasi pertanahan dan legalitas, yang diikuti peserta ratusan Kepala Desa se- Kabupaten Langkat, pada hari Kamis sampai dengan Minggu ( 3 s/d 6 November- 2022 ) di Roddison Hotel Medan lalu, terkesan menghamburkan dana desa dan terus menjadi perbincangan publik, di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Pasalnya, kegiatan Bimtek yang diadakan di Kota Medan dikabarkan menelan anggaran Rp 1 miliar lebih. Hal ini diketahui berdasarkan lampiran surat bimbingan teknis masing- masing setiap peserta dibebankan biaya Rp 5 juta, pada peserta Kepala Desa se-Kabupaten Langkat.

Penggunaan anggaran Dana Desa (DD) yang tidak berdampak positif bagi masyarakat di desa yang dinilai mubazir dan terkesan menghamburkan dana desa itupun membuat
Arnis Safrin selaku Ketua PJMI Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Langkat kembali angkat bicara.

“Bimtek yang dilaksanakan, terkesan mencari keuntungan untuk penyelenggara, sebab setiap kepala desa yang mengikuti dibebankan biaya Rp 5 juta per orang atau per peserta,”ujar anis dengan nada tinggi , Senin (7/11/2022).

Lanjut Arnis, penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, jangan hanya Bimtek.

Selain itu, penggunaan dana desa harus berdasarkan juknis dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Kalau memang penting, maka harus berdasarkan aspirasi, terutama aspirasi.

“Kini terhembus kabar, pogram Bimtek yang selama ini mewabah di Kabupaten Langkat, bukanlah rancangan desa, melainkan inisiatif pihak lain, yang diduga memanfaatkan
dana desa untuk mencari keuntungan dan kepentingan pribadi. Dan diduga ada “sutradara” yang bermain dibalik pelibatan perangkat desa pada kegiatan bimtek,” ujar Anis Safrin.

Baca Juga :  Menyikapi Bau Tak Sedap, DLH Langkat dan Sat Pol PP Berikan Surat Peringatan ke Para Peternak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Teguh
Editor : Admin
Sumber :

Berita Terkait

Pimpin Apel Gabungan, Muhammad Sinen Ingatkan Netralitas ASN
Jika Terpilih HAS Berkomitmen meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan di Maluku Utara
Libatkan Seluruh Panwaslu, Bawaslu Halsel Gelar Bimtek Tingkatkan Pengawasan Jelang Pungut Hitung
Bawaslu Jakarta Pusat Petakan 25 Indikator TPS Rawan untuk Pemilu 2024
Bawaslu Halsel: Gelar Deklarasi Tolak Politik Uang, Hoax, Dan Politisasi Sara
Pernyataan Mukmina Terkait Jalan Lingkar kayoa, Hanya Mencari Ketenaran 
Tim SMP Negeri 6 Depok Juara JA Spark the Dream Social Challenge 2024 di Asia Pasifik
Udi Sebut: Soal Pertanyaan Rahmi Husain Adalah Bentuk Kekecewaan, Karna Kalah di Pileg Kemrin 

Berita Terkait

Rabu, 8 Januari 2025 - 14:49 WIB

Pemkot Tidore Kepulauan Percepat Pengadaan Barang dan Jasa lewat Asistensi OPD

Rabu, 8 Januari 2025 - 14:37 WIB

Sekda Tidore: Pendidikan Adalah Pilar Utama dalam Pembangunan Bangsa

Selasa, 7 Januari 2025 - 21:28 WIB

Pilgub di PBD Dinilai Bermasalah, ARUS Berharap Keadilan dari MK

Selasa, 7 Januari 2025 - 14:48 WIB

Satgas Kawal Pilkada Damai Ingatkan MK Jangan Ikut Curangi Warga Papua

Senin, 6 Januari 2025 - 14:56 WIB

Walikota Tidore Ali Ibrahim Pimpin Apel Gabungan Awal Tahun 2025

Kamis, 2 Januari 2025 - 18:25 WIB

Polres Bungo Mendapat Apresiasi Mahasiswa Bungo Jakarta atas Kinerja Cemerlang Sepanjang 2024

Kamis, 2 Januari 2025 - 10:48 WIB

Pj. Bupati Lombok Barat Diduga Terlibat Politik Kepentingan dalam Pengusulan Jabatan, Masyarakat Tuntut Evaluasi

Rabu, 1 Januari 2025 - 16:45 WIB

Tiga Raperda Cianjur Disahkan Akhir Tahun 2024, Satu Ditunda Karena Pertimbangan Ini

Berita Terbaru

Nasional

Presiden Prabowo Ingin Turunkan Lagi Biaya Haji Tahun 2025

Selasa, 7 Jan 2025 - 20:14 WIB