BKKBN Malut Gelar Seminar di Kota Tidore Kepualauan Terkait Pembangunan Berwawasan Kependudukan

DETIKINDONESIA.CO.ID – Dalam meningkatkan Sinergitas Kebijakan kependudukan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku Utara menggelar seminar sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, dibuka secara resmi oleh Walikota Tidore Kepulauan, yang diwakili Staf Ahli Walikota Bidang kemasyarakatan dan SDM Yakub Husain, di Penginapan Visal, Kamis (30/11/2023).

Mengawali sambutan Walikota, Yakub Husain mengatakan, Dalam upaya meningkatkan sinergisitas komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pelaksanaan Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, juga sebagai salah satu program unggulan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Program Bangga Kecana dapat meningkatkan mutu keluarga berkualitas, maka kebijakan Pembangunan kependudukan perlu diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Daerah, terutama jangka menengah dan langkah-langkah strategis untuk menjamin agar Program Bangga Kencana dapat terselenggara baik oleh Pemerintah Daerah.

“sehingga Sejalan dengan hal tersebut perlu adanya perencanaan Pembangunan dalam mendukung Program Bangga Kencana terutama program percepatan penurunan stunting yang lagi hangat dibicarakan saat ini karena dengan Kegiatan Sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan Pembangunan yang berwawasan kependudukan yang kita laksanakan hari ini, juga sangat penting dilaksanakan karena dalam kegiatan ini dilakukan diskusi serta perumusan kebijakan dan strategi untuk memetakan kondisi kependudukan dan mengintegrasikan dalam Pembangunan terutama dalam upaya penurunan stunting di Kota Tidore Kepulauan.” Kata Yakub.

Baca Juga :  Atasi Inflasi Daerah, Walikota Tidore Kepulauan Capt, H. Ali Ibrahim Lakukan Penanaman Beberapa Komoditi Pertanian Bersama Petani

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yakub juga mengharapkan kepada OPD terkait serta camat, agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, serta menyimak pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh Deputi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Republik Indonesia ini agar dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin sebagai media konstruktif dan strategis dalam sistem perencanaan daerah yang berkaitan dengan integritas kependudukan dan dalam rangka peningkatan keberhasilan Program Bangga Kencana di Kota Tidore Kepulauan dan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang Sinkronisasi dan Sinergisitas kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Deputi Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI , Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam sambutannya mengatakan, kependudukan adalah hal yang penting termasuk isu, problem hingga tantangan sehingga ketika ingin berhasil dalam rencana pembangunan harus memperhatikan penduduk yang ada, karena ketika merencanakan pembangunan baik Nasional maupun Provinsi atau Kota, yang menikmati hasil dari pembangunan tersebut adalah manusia. “Manusia adalah bagian dari kependudukan, jika kita tidak tau mengenai kependudukan, rencana pembangunan yang kita buat hanya sekedar rencana yang ada di atas meja saja, maka untuk merencanakan pembangunan, haruslah berwawasan kependudukan.” Kata Bonivasius.

“Sejalan dengan hal itu, BKKBN bekerja sama dengan Kementrian PPN/Bappenas, membuat Grand Desaign Pembangunan Kependudukan (GDPK) Atau rancangan besar bagaimana membangun dengan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan kependudukan, dengan lima pilar, yakni pengendalian (kuantitas) penduduk, peningkatan kualitas penduduk, Pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan data base kependudukan dengan begitu diharapkan agar Pemerintah Provinsi maupun Kota juga membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan dengan berasaskan lima pilar tersebut, dengan gagasan yang tentunya berbeda-beda pada setiap daerah.” Tambah Bonivasius.

Bonivasius menambahkan, Selain membuat Grand Design Pembangunan Kependudukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, turunan kerangka besar tersebut adalah mengotimalkan Kampung Keluarga berkualitas (Kampung KB) karena Tahun 2014 Presiden pernah mencanangkan Kampung Keluarga Berencana, dan itu berhasil dikembangkan dengan bermetamorfosa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.

“berhasilnya program ini memiliki dampak baik bagi daerah-daerah penyelenggara, yakni terciptanya keluarga yang mandiri, tentram, dan bahagia ini bukan untuk kepentingan kami BKKBN, atau kepentingan Pak Presiden, tapi untuk kepentingan masyarakat di daerah tersebut ketika Keluarga berkualitas, maka Desa akan berkualitas. Kalau Desa-desanya berkualitas, maka Kecamatan berkualitas Dan kalau Kecamatan berkualitas, maka Kabupaten/Kota juga ikut berkualitas. Semua Kabupaten/Kota berkualitas? Indonesia Berkualitas”ungkapnya.