Buka Rakernas LIRA, Ketua DPD RI: Pemuda LIRA Wajib Ambil Peran Kebangsaan Yang Besar

DETIKINDONESIA.ID, SIJUNJUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut potensi konflik antarkelompok masyarakat terjadi sejak polarisasi masyarakat menguat. Hal ini adalah akibat kontestasi pemilihan langsung Presiden yang disertai dengan ambang batas pencalonan atau Presidential Threshold.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat membuka Rapat Kerja Nasional DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) secara virtual, Jumat (26/11/2021) dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

“Kita semua pasti mengenal istilah Presidential Threshold. Di sinilah akar masalahnya. Karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas,” tutur LaNyalla.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Celakanya, kata dia, dari dua kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan dua pasang calon yang head to head. Sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam.

Hal itu diperparah dengan semangat antarkelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan. Apakah itu dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat.

“Puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-à-vis Pancasila dengan Islam hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. Padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam,” kata LaNyalla.

Padahal, politik aliran yang terjadi di masa lampau, antara kaum nasionalis dan agama, hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. “Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun,” papar LaNyalla.

Bahkan, almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak joke-joke segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi dan NU. Tanpa ada yang merasa tersinggung, karena memang kompetisi mereka berada di dalam track, sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing.

Tetapi kemarin, anak bangsa disuguhi kegaduhan nasional. Disuguhi pertunjukkan drama kolosal yang tidak bermutu. Di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum.

“Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Dan semakin menjadi lebih parah, ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara,” ujarnya.

Halaman : 1 2 Selanjutnya