Bukti Kegagalan Presiden Ir. Joko Widodo Data dan Fakta di Lingkungan Menko Marves Luhut Panjaitan. (Perikanan, Perhub, PUPR, Meninvestasi, Pariwisata)

Jumlah tersebut di atas adalah investasi murni tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga 2) Proyek dalam unit yang sudah berlangsung lama. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021).

Dengan demikian Menko Marves gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya.

6. Sederet Kegagalan Di Bidang PUPR

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

a. Pembangunan Infrastruktur Yang Jawa Sentris

Cara-cara munafik yang dilakukan Joko Widodo dan Luhut adalah membentuk opini yang masif tentang pembangunan infrastruktur hanya mengelabui rakyat Indoneia atas ketidakadilan distribusi Pembangunan Infrastruktur. Konsentrasi infrastruktur di pulau Jawa terlihat secara gambling dari 7 Ruas Jalan Toll di Pulau Jawa, 3 di Sumatera, 1 di Sulawesi, 1 di Kalimantan. Sedangkan Papua, Maluku, Nusatengara, Bali dan luar pulau Jawa pada umumnya masih belum diberi perhatian. Dapat diduga cara pandang partikelir mempengaruhi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Nasional tidak berguna (useless) Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat & DIY.

Pembangunan Ruas Jalan Baru di Papua hanya 1 yakni Wamena ke Nduga. Sedangkan Pembangunan Stadiun Sepak Bola dan Jembatan Teluk Yotefa disinyalir dibangun dengan uang Rakyat Papua melalui Kredit Lunak Pemda is

Semua grand design Infrastruktur di Indonesia telah dilakukan oleh Suharto melalui; Pembangunan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Bahkan khusus Papua Jaman SBY mengeluarkan Perpres sendiri dengan lebih jelas membangun 9 ruas jalan Perioritas dan 4 Ruas Jalan Strategis.

Tiga tahun terakhir sejak 2019 Jokowi dan Luhut Hanya Bangun Jalan Toll di Sumatera dan di Cisumdawu di Jawa Barat

Contoh nyata diskriminatif dan tidak adil, pada tahun 2019, Joko Widodo sebagai Kepala Negara memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana yang membahas dua proyek jalan tol, yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dalam arahannya Presiden Jokowi meminta para menteri mencari untuk membiayai proyek tol Trans Sumatera menambah beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tol Trans-Sumatera membentang sejauh 2.878 kilometer. Jalan Tol Mendominasi untuk ruas jalan tol utama ini, dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun.

Sejak 2019 negara kesulitan dana sehingga masalah pendanaan dicari jalan keluarnya oleh Menteri Koordinator bidang Maritim melalui beberapa opsi termasuk dikeluarkan bond jangka panjang dengan jaminan pemerintah. Bagaimana dengan Pulau Lain?, sepertinya Luhut hanya mengedepankan pembangunan Tol di Sumatera dan Jawa.

b. Bendungan Tertinggal dari Jaman SBY

Jaman Jokowi: Sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 target pembanguann bendungan sebanyak 75 unit. Sampai dengan tahun 2021 total bendungan baru mencapai sekitar 18 unit. (Dirjen Jarot Widyoko bisnis.com, 21 Mei 2021)

Jaman SBY: Tapi jika dibandingkan, capaian Jokowi ini lebih rendah dibandingkan jumlah embung yang dibangun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, Sekretaris menyampaikan sejumlah capaian infrastruktur era SBY. SBY telah berhasil membangun sebanyak 293 waduk atau bendungan, 1.221 Embung, dan 7,29 juta hektar irigasi. Dengan jumlah ini, SBY juga mengalahkan Jokowi dalam hal pembangunan waduk.

c. Jalan Tertinggal dari Prestasi SBY

Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 Kilometer (Km). Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 Km lagi, jadi total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 Km.

Jaman SBY: Dari data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang didapat detikFinance, pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.

d. Kawasan Kumuh RPJMN Target 0, Bertambah dari 35.291 menjadi 87.000.

Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 Ha kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha.

Laporan Dirjen Cipta Karya pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha. Pada tahun 2020 jumlah Pemukiman Kumuh di Indonesia berdasarkan data kementerian PUPR mencapai 87.000 .

Pemerintah Jokowi melalui RPJMN 2015-2019 menargetkan Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia menjadi 0. Namun jumlah pemukiman kumuh tahun 2020 yang mencapai 87.000 menunjukkan bahwa Jokowi gagal karena memiliki karena tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Jumlah Pemukiman Kumuh justru bertambah dari 35.291 menjadi 87.000.

Halaman : 1 2