DETIKDJAKARTA.CO.ID, TERNATE – Andriani, seorang anggota Bhayangkari Polres Halmahera Tengah (Halteng), meminta Kapolda Maluku Utara (Malut) Irjen Pol. Midi Siswoko untuk menindak tegas suaminya, Bripka RT alias Risal. Ia merasa putusan sidang kode etik terhadap suaminya dalam kasus perselingkuhan tidak mencerminkan keadilan.
“Saya tidak puas dengan putusan sidang kode etik yang diberikan kepada suami saya karena perbuatannya tidak sebanding dengan sanksi yang dijatuhkan,” kata Andriani usai menghadiri sidang di Polda Malut, Kamis (13/2/2025).
Bukti Tak Dipertimbangkan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Andriani mengungkapkan bahwa selama proses sidang, dirinya sebagai pihak yang dirugikan tidak diberi kesempatan untuk memaparkan bukti-bukti perselingkuhan Bripka RT. Bahkan, sejumlah pelanggaran suaminya di masa lalu juga tak dijadikan pertimbangan utama.
“Suami saya sebelumnya sudah dua kali dijatuhi sanksi etik, yaitu pada 9 Agustus 2021 karena kasus KDRT dan pelanggaran tidak melaksanakan tugas. Namun, dalam sidang kali ini, semua itu seperti dikesampingkan,” ujarnya.
Andriani juga menyoroti lambannya proses hukum di internal kepolisian. Ia mengaku harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Sejak Oktober 2024 sampai 7 Januari 2025, saya baru bisa menandatangani BAP. Kenapa selama itu?” katanya heran.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : MAKIANOPOST |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
