Bungatan berharap Periode ke dua gubernur alharis di harap mampu Mengatasi Defisit Anggaran Provinsi Jambi dengan langkah2 strategis.

Belajar dari pengalaman sebelumnya pada Tahun 2010 lalu, yang dimotori oleh Sekretaris Dispenda waktu itu, Provinsi Jambi berhasil mendapatkan tambahan dana perimbangan sebesar Rp. 77 miliar dari Selisih (Kurang Salur) karena adanya kenaikan harga Minyak Dunia. Langkah cerdas seperti ini perlu dipertimbangkan mengingat akan terjadi kenaikan harga rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) atau minyak mentah Indonesia yang pada Bulan Februari 2024 meningkat menjadi USD80,09 per barel. Angka tersebut lebih tinggi USD2,97 per barel dari harga rata-rata ICP pada Bulan Januari lalu yang sebesar USD77,12 per barel.

Mengusahakan Dana Tugas Pembantuan

Pemprov Jambi telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI, untuk dapat mengakses dana tugas pembantuan. Pemerintah Provinsi Jambi telah bergerak cepat dengan menyusun program-program yang sesuai dan siap untuk dilaksanakan, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya, yang pelaksanaannya berada di tingkat daerah. Upaya ini akan meningkatkan stabilitas keuangan lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga.

Baca Juga :  Komite I DPD RI: Moratorium Dibuka, Pemekaran Daerah Bisa Dilakukan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun perlu diingat bahwa pengelolaan Dana Tugas Pembantuan ini mensyaratkan akuntabilitas yang tinggi. Setiap penggunaan dana harus dikelola secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakmampuan dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut dapat menimbulkan masalah serius, termasuk sanksi hukum dan kerugian bagi keuangan daerah, serta merusak kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, integritas dan ketelitian dalam pengelolaan dana menjadi sangat penting untuk menjaga program pemusnahan dan kepercayaan masyarakat

Fokus Perhatian: Peningkatan PAD

Menurut Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya; (2) Transfer Pendapatan; dan (3) Lain-lain pendapatan yang sah. Dengan adanya kewenangan ini, daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya keuangan mereka, termasuk memungut pajak dan retribusi, serta mendapatkan bagi hasil dari sumber daya yang ada di daerah.

Dalam PERDA No.1 tahun 2024, total PAD dalam APBD 2024 direncanakan sebesar Rp2,2 triliun, yang terdiri atas: a. pajak daerah; B. retribusi daerah; C. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Strategi upaya perlu difokuskan pada peningkatan PAD karena berperan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Melihat pentingnya PAD dalam mengatasi defisit anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi perlu lebih intensif dalam menggali potensi PAD lainnya. Langkah ini akan sangat penting untuk mengatasi defisit anggaran yang dihadapi pada tahun 2024, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Menuju Kemandirian Fiskal

kemandirian fiskal bagi Provinsi Jambi sudah selayaknya diperjuangkan. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, baik melalui dana perimbangan, dana perbantuan, maupun peningkatan PAD, Provinsi Jambi diharapkan dapat mengatasi defisit anggaran dan terus berkembang menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Kemandirian ini akan mendukung daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif, demi kesejahteraan masyarakat Jambi yang lebih baik.

Halaman : 1 2