Bupati Halmahera Selatan Tegaskan Sanksi Pemotongan TPP bagi Pegawai Tak Disiplin

DETIKINDONESIA.CO.ID, BACAN – Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Bassam Kasuba menegaskan bahwa pegawai yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas kantor akan dikenakan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hal ini disampaikannya saat memimpin apel gabungan ASN, PPPK, dan PTT di halaman Kantor Bupati pada Kamis (17/4/2025).

Dalam apel tersebut, Bassam juga melakukan inspeksi mendadak terhadap daftar kehadiran pegawai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mendapati bahwa tingkat kehadiran hanya mencapai sekitar 50 persen tanpa keterangan jelas.

“Saya sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal,” ujar Bassam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Kabar Gembira! Pemda Halmahera Selatan Sediakan Mudik Gratis Lebaran Ini

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan bahwa kebijakan yang diambil bukan berdasarkan rasa suka atau tidak suka, melainkan sebagai bentuk komitmen dalam membangun kedisiplinan pegawai.

“Melalui absensi mendadak ini terlihat jelas bahwa tingkat kedisiplinan kita masih sangat rendah. Rata-rata kehadiran ASN, PPPK, dan PTT saat apel gabungan tidak sampai 50 persen,” tegasnya.

Bassam memperingatkan bahwa ini menjadi teguran terakhir. Ke depannya, semua pegawai diwajibkan hadir dalam apel pagi tanpa pengecualian. Untuk PTT, kehadiran akan dievaluasi setiap pekan, dan ketidakhadiran berturut-turut akan langsung berujung pada pemberhentian.

“Setiap OPD diwajibkan membawa rekap absensi mingguan saat apel untuk evaluasi. Sanksi awal bagi yang tidak disiplin adalah pemotongan TPP sesuai dengan tingkat kehadiran,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa ke depannya tidak boleh ada lagi pegawai yang hanya masuk kerja tiga kali dalam seminggu. Jika masih ditemukan pelanggaran seperti itu, TPP akan dipotong, bahkan bisa tidak diberikan sama sekali, dan gaji juga tidak dibayarkan jika pelanggaran terus berulang.