Bupati Safitri Sudah Perjuangkan Kuota Formasi PPPK, Tak Lolos Jangan Salahkan Pemda

DETIKINDONESIA.CO.ID, NAMROLE – Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa telah memperjuangkan penerimaan Formasi PPPK sebanyak 882 untuk tenaga Guru dengan Kategori P1, P2, P3 P4 hasilnya sudah diumumkan ternyata ada yang tidak lulus.

“Ada yang kasih naik status di media sosial (Facebook) bahwa, guru itu kan kategori P1, P2, P3 dan P4. Kategori ini kan yang ikut seleksi dan hasilnya sudah di umumkan tidak ada yang lolos,” jelas Kepala BKD Kabupaten Buru Selatan Abdullah Tualeka menanggapi informasi yang beredar di media sosial kepada media ini, Minggu, (12/3/2023).

Tualeka mengatakan, pada status media sosial itu seakan-akan menyalahkan pemerintah daerah dalam hal ini BKD karena tidak ada yang lulus.

Baca Juga :  Anthony Latuheru dan Subhan Pattimahu Resmi Berpasangan di Pilkada Ambon 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Di tahun ini, pelaksanaan penerimaan guru tidak lagi melibatkan BKD tetapi oleh Dinas Pendidikan,” ucap Tualeka melalui telepon.

Dikatakan Tualeka, secara nasional ditangani oleh Kementrian Pendidikan dan di daerah kabupaten kota dan provinsi oleh Dinas Pendidikan.

“Bila dikatakan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah itu salah. Karena pemerintah daerah dalam hal ini Bupati bersama instansi terkait sudah memperjuangkan formasi sampai 882 itu,” ujar Tualeka.

Lanjut Tualeka mengatakan bahwa, sedangkan hasil tes yang diketahui secara bersama bahwa, tidak ada lagi campur tangan dari siapapun juga.

“Baik Bupati, gubernur atau presiden pun tidak bisa campur tangan di situ. Akan tetapi hasil kerja dari masing-masing peserta sendiri,” sebut Tualeka.

Menurut Tualeka, jika ada peserta yang tidak lulus jangan menyalahkan pemerintah daerah, tetapi menyadari diri bahwa, peserta tes tidak menyiapkan diri sejak awal untuk belajar.

“Belajar sendiri, ikut tes sendiri, tidak lulus lalu menyalahkan pemerintah daerah,” pungkas Tualeka.

Tualeka menegaskan bahwa kali ini tidak ada lagi memakai sistem perangkingan seperti tahun sebelumnya karena ditangani langsung oleh pemerintah pusat.

“Semua secara online, mulai dari pendaftaran hingga tes secara online. Lulus atau tidak lulus dari peserta sendiri,” tutupnya.