Bupati Sragen Dukung Sekolah Rakyat Prabowo, Solusi Putus Sekolah

Senin, 17 Maret 2025 - 12:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dukung Sekolah Rakyat, Pemkab Sragen Siapkan Tiga Lahan diatas 5 Hektare || Detik Indonesia/Joglosemarnews/Pemkab Sragen

Dukung Sekolah Rakyat, Pemkab Sragen Siapkan Tiga Lahan diatas 5 Hektare || Detik Indonesia/Joglosemarnews/Pemkab Sragen

Dukungan Gubernur Jawa Tengah

Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Mengutip dari laman berita resmi Pemprov Jateng, Gubernur menyatakan bahwa Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, terutama dengan adanya pendampingan pasca kelulusan guna memastikan masa depan yang lebih baik bagi para siswa.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami sangat menerima baik program ini karena sejalan dengan upaya kami dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat, baik dalam hal penyediaan lahan maupun koordinasi dengan pemerintah pusat agar sekolah ini dapat segera beroperasi,” kata Gubernur.

Baca Juga :  Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa Ikut Menghadiri Wisuda Universitas Iqra Buru, Ini Harapanya!

 

Peninjauan Lokasi Usulan Sekolah Rakyat

Sebagai langkah nyata dalam mendukung program ini, Pemkab Sragen telah menyiapkan tiga lokasi yang diusulkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Ketiga lokasi tersebut berada di Kelurahan Karang Tengah dan Kelurahan Nglorog, Sragen Kota.

 

Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bersama Sekda Hargiyanto dan Kepala OPD terkait, meninjau langsung ketiga lokasi tersebut pada Jumat (14/3/2025). Lokasi pertama adalah lahan milik Pemkab Sragen di Jalan Ahmad Yani Nglangon, Karang Tengah, dengan luas 6,1 hektare. Lokasi kedua berada di selatan Kantor Kelurahan Karang Tengah pada lahan kas daerah seluas 5,3 hektare. Sementara lokasi ketiga terletak di Kampung Ngoncol, Kelurahan Nglorog, Sragen Kota, yang masih berupa lahan sawah.

Baca Juga :  Pemerintah Kota Sorong Siap Realisasikan Program Pendidikan Gratis untuk 26.839 Siswa

 

“Sebenarnya Sragen punya empat lokasi dengan luasan yang diminta oleh Kemensos 5 sampai 10 hektare. Tiga di antaranya masuk zona kuning, sedangkan satu lokasi lainnya masuk lahan hijau,” jelas Bupati Sigit.

 

Ia menambahkan bahwa surat usulan telah disiapkan dan tinggal dikirim ke pemerintah pusat. Pihaknya berharap usulan tersebut segera disetujui Kemensos agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.

 

Pengelolaan dan Jenjang Pendidikan Sekolah Rakyat

Seluruh pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat nantinya akan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pemkab Sragen hanya bertugas untuk memfasilitasi ketersediaan lahan. Sekolah ini direncanakan mencakup tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA.

Baca Juga :  Pemkot Sorong Dorong Pendidikan Gratis, SD Negeri 26 Jadi Percontohan

 

“Tidak ada kriteria khusus. Secara umum, arahan yang kita terima tidak ada kriteria tertentu. Hanya keluasan saja 5-10 hektare, semoga segera disetujui,” pungkas Bupati Sigit.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : Joglosemarnews

Berita Terkait

Berbagi Kasih di Bulan Ramadan, Masjid Sabilul Muhtadin Santuni Yatim Piatu di Depok
Sejumlah PPPK, Di Puskesmas Yaba Berbulan-Bulan Tinggalkan Tugas
Pemprov Malut Sediakan 1.170 Paket Sembako Untuk Warga Halsel
IPM Halsel Berada di Urutan ke-7, Rustam Sebut Bassam Kasuba Tidak Inovasi
Gubernur Papua Barat Daya Tekankan Pentingnya Konservasi Hutan
Bentuk Komitmen, Polsek Gane Timur Salurkan Sembako Ke Pasantren Alkhairaat
DPRD Halsel Sebut: Pemberhentian Empat Kepala Desa Dinilai Cacat Prosedur 
Pemuda Muslimin DKJ Tegaskan Komitmen Sebagai Mitra Strategis Pemprov Jakarta

Berita Terkait

Selasa, 18 Maret 2025 - 01:04 WIB

Tuntut Hak Pasien, Kuasa Hukum Tjhe Soi Khim Dorong Pemerintah RI Terlibat Sengketa Medis

Minggu, 16 Maret 2025 - 16:19 WIB

Kasus Penipuan Uang Nasabah 23 Miliar, Pimpinan Cabang Bank DBS PIK Leonardi Tanril di tetapkan tersangka

Sabtu, 15 Maret 2025 - 17:24 WIB

Garuda Astacita Nusantara Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi

Sabtu, 15 Maret 2025 - 10:07 WIB

Ombudsman RI: Makan Bergizi Gratis Tak Hanya untuk Anak Sekolah, tapi Juga Dorong Ekonomi Desa

Jumat, 14 Maret 2025 - 13:44 WIB

Viva Yoga Mauladi: Danantara Siap Jadi SWF Terbesar, Saingi Temasek dan ICD

Jumat, 14 Maret 2025 - 10:35 WIB

Ombudsman Ajak Masyarakat Berani Bersuara Demi Layanan Publik Berkualitas

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:17 WIB

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:39 WIB

Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM

Berita Terbaru