Bupati Taliabu Hadiri Forum Group Discussion Kaloborasi Kejaksaan Bersama Pemerintah Daerah

DETIKINDONESIA.CO.ID, BOBONG – Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus Hadiri Forum Group Discussion (FGD) dalam Rangka konsultasi publik yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Acara yang dibuka Gubernur Maluku Utara KH. GANI KASUBA.LC. didampingi Kejati Malut Dr. Budi Hartawan Panjaitan, SH, MM Juga para Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota Se Malut dan dihadiri semua Bupati/Walikota, Sekda dan Inspektur se. Provinsi Maluku Utara.

“Tujuan penyelenggaraan FGD ini sebagai media konsultasi publik bagi proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVII Lembaga Administrasi Negara RI Tahun 2023,” Ucap Aliong Mus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan ini dengan mengusung tema “Kolaborasi Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Penanganan Pengaduan Pemerintahan Daerah.”

Yang pertama Untuk Mendapatkan masukan terhadap mekanisme tindak lanjut penanganan laporan atau pengaduan mengenai pemerintahan daerah oleh APH maupun APIP. Kedua untuk menyamakan persepsi antara APH dan APIP dalam menindaklanjuti laporan atau pengaduan mengenai pemerintahan daerah dalam perspektif Administrasi Pemerintahan maupun Pidana.

Ketiga untuk Mendapatkan masukan terhadap langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan selaku Aparat penegak Hukum dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai Pemerintahan Daerah agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam penegakannya.

Hadir sebagai pemateri Bapak Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.H.; Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Bapak Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta, Mag. rer. Publ; Inspektur II pada Itjen Kemendagri; Serta Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. Pakar Hukum Tata Negara/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.

Pada kesempatan tersebut Bupati Aliong Mus juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

“Ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami di Daerah, untuk menyelenggarakan Pemerintahan di daerah yang lebih baik, efektif dan efisien,” pungkasnya.