Bupati Tanah Bumbu Terima Penghargaan Nasional atas Keselarasan RPJPD

DETIKINDONESIA.CO.ID, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berhasil meraih posisi ketiga terbaik dalam kategori tingkat keselarasan tertinggi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten/kota dengan rencana pembangunan provinsi maupun nasional.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, didampingi oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin serta Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025, yang bertujuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026. Acara ini digelar pada Kamis (24/4/2025) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, turut hadir dalam kegiatan tersebut yang mengusung tema “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”.

Baca Juga :  Sungai Loban Sambut Hangat Kunjungan Bupati, Optimis Tanah Bumbu Lebih Maju

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel H. Muhidin mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi menyusun program yang saling mendukung demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah penerima penghargaan, yakni Bupati Tabalong, Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), dan Bupati Tanah Bumbu atas capaian keselarasan perencanaan pembangunan.

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi pemicu semangat untuk terus membangun daerah secara optimal,” ungkap Muhidin.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, turut menyampaikan apresiasinya terhadap progres pembangunan yang telah dilakukan di Kalimantan Selatan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Musrenbang ini turut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Kalsel H. Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan, DPRD provinsi, serta perwakilan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, BUMN/BUMD, dan media massa.