DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Forum Rakyat Indonesia Unggul TAP ( Tody Ardianysah Prabu, S.H ) mengucapakan selamat kepada citra Positif Presiden Prabowo di 100 Hari pemerintahanya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini suatu hal positif atas kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintahan sekarang dengan kebijakan – kebijakan populis beliau sebagai presiden yakni salah satunya MBG ( Makan Bergizi Gratis ) berjalan lancar dan manfaatnya disambut baik oleh masyarakat indonesia.
TAP Ketua Umum Forum Rakyat Indonesia Unggul ucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka beserta Jajaran Para pembantunya yang telah peduli terhadap nasib rakyat Indonesia.
Presiden RI Bapak Prabowo Subianto masa jabatan 2024 – 2029 mesti mengevaluasi para pembantunya per semester yang tidak memenuhi kinerjanya sesuai dengan arahan bapak Presiden dan melangsingkan kabinet untuk mencegah defisit anggaran negara 800 Trilyun di tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Periode 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diwarnai sederet kebijakan populis di bidang ekonomi dan sosial. Saat baru menjabat, pada November 2024, pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen, cukup signifikan dibandingkan kebijakan upah era Joko Widodo. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.
Prabowo Umumkan Gaji Guru Naik Mulai 2025, Adapun dengan kenaikan gaji ini, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN menjadi Rp 81,6 triliun pada tahun 2025, atau naik sekitar Rp 16,7 triliun. mengumumkan kenaikan gaji guru saat Puncak Peringatan Hari Guru di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
Prabowo akan menaikan gaji Para Hakim. Kebijakan ini untuk memenuhi permintaan hakim yang meminta gaji mereka naik sebesar 100 persen. ( sumber tempo )
Pendekatan populis di bidang ekonomi :
Pembatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada awal tahun 2025. Pemerintah akhirnya membatasi kenaikan tarif pajak konsumsi itu hanya untuk barang mewah yang dikonsumsi orang-orang superkaya.
Pemerintahan Prabowo juga langsung mengeksekusi sejumlah program unggulannya, seperti program pilot Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 60 juta warga pada awal tahun 2025.
Kisruh wacana kenaikan tarif PPN sempat menjadi isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik pada Prabowo di 100 hari pertama. Namun, pembatalan kebijakan itu ”menyelamatkan” citra pemerintah di mata publik, kendati proses pengambilan keputusan yang plin-plan dan serba mendadak tetap menjadi catatan buruk atas kinerja pemerintah di tiga bulan pertama.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, citra Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat positif selama 100 hari pemerintahan. Berdasarkan data Litbang Kompas, citra positif Presiden Prabowo mencapai 94,1 persen. Ini merupakan prestasi kinerja dan sejarah citra positip kepemimpinan Presiden dimasa pemerintahan 100 hari sesuai harapan masyarakat Indonesia.
Bahkan, citra positif yang diperoleh Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2015 lalu yakni sebesar 89,9 persen. “Kalau Pak Jokowi, itu yang periode 100 hari, yang di 20 Januari 2015 itu kan 89 (persen). Sementara Pak Prabowo 94 (persen). Jadi (Pak Jokowi) kalah itu di situ. Dan terakhir Pak Jokowi kan 76,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, Jumat (17/1/2025). ( sumber kompas.com)
Kebijakan Populisme
Populisme adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan “rakyat” yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut “elite
Populisme bisa dijadikan senjata jitu untuk mencapai suara terbanyak alias kemenangan di lingkungan demokrasi.
Salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinan Prabowo adalah bagaimana menggabungkan populisme dengan kebijakan nyata. Populisme dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik dukungan rakyat, tetapi tanpa kebijakan nyata yang mendukung, dukungan tersebut tidak akan bertahan lama. Sebaliknya, kebijakan nyata yang baik membutuhkan dukungan politik yang kuat, yang sering kali dapat diperoleh melalui pendekatan populis.
Tody A Prabu , SH juga berharap Kepemimpinan Presiden Prabowo depan mampu memprediksi tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan.
“Sehingga saat Presiden membuat kebijakan publik, bukan sekadar kebijakan murah hati (benevolent policy), tetapi bagaimana kebijakan publik tersebut dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan publik
Pandangan dari saya Indonesia di pimpin seorang Presiden yang bukan sekedar Berani* & Tegas tapi sosok Inovator , memiliki kemampuan intelektual dan Mampu membaca potensi peluang – peluang untuk pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang kuat Bukan Pemimpin yang sekedar Pencitraan membangun sifatnya monumental dan kebijakan populisme semata*
Tidak Ada Negara yang Miskin Di Dunia ini. TETAPI Yang ada Negara YANG SALAH kelola Pemerintahannya
Pemimpin yang populis hanya mampu terpilih oleh suara akar rumput tetapi ketika dia sudah berkuasa akan menjadi tantangan besaran dalam mentata kelola pemerintahan dengan baik!!
Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional adalah 8 % :
Dalam sejarah Indonesia memang pernah lima kali mengalami pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu terjadi pada 1968 (10,92 persen), 1973 (8,10 persen), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22 persen).
Pertumbuhan ekonomi RI yang stagnan di level 5 persen salah satunya disebabkan oleh sektor industri manufaktur yang tumbuh stunting.
Di mana, pertumbuhan sektor manufaktur di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, dengan proporsi terus merosot dari 24 persen di periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi hanya 18 persen di periode pemerintahan Jokowi.
Peta Jalan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Kunci utama mencapai pertumbuhan ekonomi 8% kepemimpinan Bp Prabowo – Bp Gibran adalah salah satunya memperkuat industri manufaktur di tanah air dan membangun kepercayaan dunia international dalam mendatangkan investasi sebesarnya di indonesia dengan target transfer teknologi maupun mempersiapkan kualitas SDM & Science ilmu pengetahuan di indonesia. Salah satunya adalah memajukan kualitas keilmuan mendatangkan diaspora dari seluruh penjuru dunia dalam pengembangan ilmu pengetahuan mewujudkan industri strategis nasional dalam segala aspek.
Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi
Pembangunan politik yang stabil dan demokratis adalah prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dalam membangun kepercayaan luar negeri dalam mendatangkan investasi seluas – luasnya.
Pemimpin memiliki good will visioner dalam memanfatkan kekayaan alam yang berkeadilan dalam memakmurkan rakyatnya dan tidak para elit politik tanah air tidak untuk korupsi anggaran rakyat. Tapi apakah hanya mengandalkan kekayaan negara yang akan punah dimasanya dan dampak lingkungan akibatnya. Caranya meraih Kesejahteraan Rakyat dan menambah pendapatan negara adalah membuka investor seluas – luasnya dengan insentif pajak dengan jaminan kepastian hukum dan stabilitas keamanan nasional . Ini adalah kluhnya. Kita butuh pemimpin yang visioner bukan saja mengandalkan alam untuk memajukan ekonomi karena alam hanya untuk sekedar di eksploitasi semaya yang mana ujungnya memgakibatkan punah dan rusak apalagi dengan cara merusak hutan merupakan cara pikir yang instan hanya target menarik pendapatan sementara tanpa berpikir menjaga keseimbangan alam saat ini & masa depan . *Pemimpin jangan hanya berpikir satu komoditas sawit yang di unggulkan semata tanpa berpikir dengan cara Out The Box*serta solusinya perlu adanya program berkelas mendunia , agar komoditas indonesia mendunia, dan memperkuat pelabuhan jalur perdagangan logistik indonesia mendunia
Contoh Kota Batam Wajib dipersiapkan dan diperkuat dengan serius sebagai pelabuhan yang berkelas di dunia dalam kompetisi jalur perdagangan dengan singapura hal ini perlu menjadi concern oleh negara kepemimpinan Bp Prabowo karena hal ini menjadi pendapatan besar cukup untuk membayar utang negara & mensejahterakan rakyat indonesia dalam peta jalan indonesia menuju indonesia Emas & Unggul 2045
Tidak ada Negara Maju Tanpa Meritokrasi Jangan Tanyakan apa yang Berikan Negara kepadamu tapi Apa yang kamu sudah berikan kepada Negaramu , dan Memetakan Kepentingan Nasional Nation Interest Indonesia.
Peta Jalan Indonesia untuk Mencapai Pertumbuhan 8 % Bidang Penegakan Hukum dan mencegah kebocoran / kerugian negara Yakni :
Revisi UU Tipikor, KUHP dan Kuhap* termasuk UU perampasan aset segera direalisasikan maupun DPR membuka peluang merevisi UU Kehakiman yang salah satunya akan memperbaiki remunerasi dengan untuk Penerapan Hukum yang lebih tegas kepada koruptor dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dan memberikan ruang demokrasi kepada media dalam keseimbangan cek and balance demokrasi di tanah air.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : TIM |
Editor | : MUFIK |
Sumber | : |