Dalam Waktu Dekat Sejumlah Masyarakat Mengelar Aksi Duduki Kantor Bupati Halsel

DETIKINODNESIA.CO.ID HALSEL – Dalam waktu dekat sejumlah Masyarakat tiga Desa di Halmahera Selatan, akan menduduki kantor bupati dan inspektorat untuk mengelar aksi menuntut keadilan atas kejahatan tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan tiga oknum kepala desa.

Kantor Bupati dan Inspektorat, jadi target utama yang bakal dipenuhi dan di boikot oleh ribuan masa aksi dari keterwakilan Masyarakat di tiga Desa yang sudah muak dengan perbuatan tiga oknum Kepala Desa melakukan kejahatan tindak pidana korupsi Dana Desa selama bertahun-tahun masih saja mendapat pembiaraan.

Kami berjanji dalam waktu dekat kantor bupati dan Inspektorat halsel Bakal kami boikot oleh masa aksi menggelar unjuk rasa (Demo) yang tidak kurang dari, 1 orang kordinator lapangan (korlap) dan 999 orang keterwakilan masing-masing Desa Matutin Kec. Gane Timur Tengah, dan Indong Kec. Mandioli Utara serta Desa Laluin Kec. Kayoa. Ungkap korlap pada awak media  Minggu (03/12/2023).

Baca Juga :  Dalam Rangka Menghadirkan Kampus di Kaimana, Bupati Freddy Thie Minta Petunjuk dan Kordinasi Ke Menteri Kordinator Muhadjir Effendy

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Semua itu kami bakal tunjukan sebagai bukti bahwa Masyarakat secara umum telah muak dengan ketidak akal sehatnya pemerintah daerah terkait dan penegak hukum (APH) di Halmahera Selatan, selama ini terus lakukan pembiaraan terhadap para oknum Kepala Desa yang telah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi Dana Desa.

Untuk itu kami mendesak kepada pemerintah daerah dan APH Halsel agar dalam waktu dekat, segera Audit Dana Desa Matuting dan Indong serta Desa Laluin di tahun anggaran 2021 sampai 2023.

Kami berharap secepatnya Audit dengan profesional, transparansi keterbukaan informasi publik sehingga Masyarakat dapat mempercayai tindaklanjut Inspektorat dan APH di Halmahera Selatan.

Kemudian kata mereka apabila permintaan tersebut dapat dipenuhi dalam waktu dekat, maka kami pastikan unjuk rasa yang telah kami rencanakan tidak lagi dilaksanakan, sebab Inspektorat dan APH telah memenuhi tuntutan kami.