Danantara, Badan Pengelola Investasi, BUMN, Prabowo Subianto, Sovereign Wealth Fund, Investasi Indonesia

Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menyebut Danantara bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Muliaman mengatakan pembentukan Danantara merupakan wujud dari komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara.

Presiden, lanjut dia, menginginkan pengelolaan investasi yang bisa lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. “Ya, misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Lalu, kebijakan investasi nasional seperti apa,” ucap Muliaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Payung Hukum Danantara

Pembentukan Danantara tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyebut badan ini akan berperan sebagai pengelola aset seluruh perusahaan pelat merah. Selain itu, Danantara memiliki wewenang untuk mengelola dividen dari BUMN. “Dulu dividen langsung masuk ke Kementerian Keuangan, sekarang langsung masuk ke Danantara,” ujarnya kepada Tempo.

Nantinya Danantara harus membentuk holding BUMN. Darmadi mengatakan tugas ini bakal dikerjakan bersama dengan Kementerian BUMN. Darmadi juga menyatakan hasil kelolaan holding ini merupakan tanggung jawab perusahaan. Artinya, keuntungan maupun kerugian yang dialami bukan termasuk keuntungan maupun kerugian negara.

Halaman : 1 2