Darurat Mafia, Koalisi Masyarakat Kalsel Minta Pemerintah Ambil Tindakan Serius

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Dugaan bahwa mafia telah masuk ke dalam urat nadi kekuasaan akhirnya diadukan Koalisi Masyarakat Kalsel ke Komnas HAM pada Jumat siang, 17 Juni 2022. Koalisi yang terdiri dari aktivis lingkungan dan HAM, advokat, serta masyarakat ini diterima oleh Hairiansyah, Komisioner dan juga jajaran Komnas HAM.

Denny Indrayana, salah satu bagian dari koalisi, menyatakan bahwa praktik mafioso di Kalsel disinyalir kuat sudah merambah ke sebagian besar oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan.

“Komnas HAM kami yakini tidak asing dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh oknum aparat kepolisian yang ditengarai melibatkan grup usaha milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam,” pungkas Senior PartnerINTEGRITY Law Firm.

Baca Juga :  Bukti Kegagalan Presiden Ir. Joko Widodo Data dan Fakta di Lingkungan Menko Marves Luhut Panjaitan. (Perikanan, Perhub, PUPR, Meninvestasi, Pariwisata)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam kesempatan tersebut, di samping menjelaskan kriminalisasi wartawan, pembunuhan advokat, kasus penggelapan pajak, Denny juga menceritakan pengalaman warga Desa Mekarpura, Kotabaru pada 2018 silam. Mereka diteror sepulang dari Komnas HAM dalam advokasi penyerobotan lahan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM). “Warga diancam agar tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan pada siang hari. Malam harinya, untuk memitigasi risiko, warga menginap di rumah keluarga dan kerabatnya di pusat Kotabaru, yang jaraknya sekitar 40 km dari Desa Mekarpura,” tutur Profesor Hukum Tata Negara ini.

Bukan tanpa tindakan, justru Komnas HAM telah melakukan serangkaian kajian dan telaah atas aduan masyarakat Kotabaru. Komnas HAM menindaklanjutinya melalui upaya mediasi. Peliknya, mediasi ini gagal lantaran PT MSAM tidak bersedia hadir dalam forum perdamaian tersebut.

Kisworo Dwi Cahyono menyesalkan iktikad buruk PT MSAM yang menolak undangan mediasi Komnas HAM, yang sebenarnya bertujuan mencari jalan tengah atas konflik lahan di Kotabaru. “Tidak sepatutnya upaya perdamaian oleh lembaga negara diacuhkan begitu saja oleh korporasi yang terduga menjadi biang penggusuran di Kotabaru,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Kalsel ini.

Halaman : 1 2 Selanjutnya