Ia menekankan bahwa lembaga legislatif memiliki wewenang sendiri dalam menentukan kebijakan untuk konstituennya, dan tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kehendak Bupati begitu saja.
Ia juga menyinggung alokasi anggaran yang tidak merata, seperti yang terlihat pada pembangunan jalan di Desa Labuapi yang mendapatkan dana hingga Rp 8,5 milyar, jauh melebihi alokasi dana per desa yang dijanjikan. “Ini offside politik,” tegasnya.
Daud menyarankan agar Bupati LAZ lebih realistis dalam merencanakan pembangunan Lombok Barat dengan pendekatan yang lebih strategis, seperti mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mencontohkan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, seperti mendukung rencana pembangunan Kampus II Universitas Mataram dan pembangunan Fakultas Kesehatan UIN Mataram di Lombok Barat.
“Saya pikir, jika Bupati LAZ benar-benar ingin membangun Lombok Barat, dia harus fokus pada proyek-proyek yang dapat menarik investasi dan meningkatkan ekonomi daerah. Itu lebih penting daripada janji-janji yang tidak realistis,” tambahnya.
Daud menegaskan bahwa warga Lombok Barat berhak untuk mengawasi dan menuntut realisasi janji-janji tersebut demi mewujudkan cita-cita pembangunan yang adil dan merata.
Dengan berbagai kritik yang muncul, kini masyarakat Lombok Barat menunggu langkah konkret dari Bupati LAZ dalam merealisasikan program “Sejahtera dari Desa” dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
