Demi Kepentingan Nasional, PKP Nilai Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden Realistis

Minggu, 27 Februari 2022 - 12:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) sentak 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas persetujuan Komisi II DPR RI. Namun di balik penetapan jadwal itu, ada sejumlah pihak yang menyatakan keberatan terhadap pelakanaan Pemilu 2024.

Para petinggi-petinggi partai seperti ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menyuarakan untuk sebaiknya Pemilu 2024 ditunda mengingat bangsa ini masih berkutat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19.

Penundaan Pemilu itu juga berkaitan dengan masa perpanjangan Presiden Joko Widodo yang kini sudah dua periode dan memasuki tahun kesepuluh pada 2024 mendatang. Dengan demikian opini masyarakat yang mendukung masa perpanjangan jabatan presiden simultan dengan penundaan Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) Laksma TNI (Purn) Dr Faisal Manaf sependapat bahwa sebaiknya Pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya kalau alasan penundaan pemilu 2024 yang diusulkan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dikarenakan pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama dua tahun hingga mengakibatkan stagnasi bahkan penurunan ekonomi nasional, menurut saya rasional dan logis karena prinsipnya penyelenggaraan prekonomian nasional harus berkelanjutan sesuai dengan amanah undang undang,” ungkap Faisal kepada media, Minggu (27/02).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Mohammad Musa’ad Akhiri Tugas Sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya, Serahkan Estafet Kepemimpinan
KNPI Goes To Campus: Mempersiapkan SDM Unggul Pemuda Menuju Indonesia Emas 2045
Abdurrahim Fabanyo, Ajak Warga Pulau Morotai, Coblos nomor Urut 1
Berangkat Ke Korsel, Ali Mochtar Ngabalin Menerima Gelar Profesor
Setelah Didukung Raja Atiati, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik Konfrensi Pers Hari Ini Dengan Jargon SANTUN
Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Rapat Paripurna Ke 6, Walikota Tidore Kepulauan Menyampaikan RPD Tentang LPP 2023
Tokoh Adat Minta Ibu Safitri Malik Soulisa Pimpin Buru Selatan Periode Kedua

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:17 WIB

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:35 WIB

Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:32 WIB

Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:19 WIB

Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia

Senin, 10 Maret 2025 - 21:05 WIB

Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review

Senin, 10 Maret 2025 - 20:10 WIB

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  

Senin, 10 Maret 2025 - 12:04 WIB

Pegiat Hukum Soroti Mutasi Staf Ditjen Hubla Terkait Konflik Kepentingan, Menteri Perhubungan Diminta Bertindak

Sabtu, 8 Maret 2025 - 15:53 WIB

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN : Komitmen PAN Menjaga Amanah Reformasi

Berita Terbaru