Demi Mengendalikan Inflansi, Andreas Anggota DPR RI Komisi XI Gaungkan 7 Kunci Sakti

“Penyiapan ketersediaan pangan harus diantisipasi, sehingga saat situasi global benar-benar tak terkendali, minimal kita mempunyai kecukupan pasokan pangan,” ucap Andreas.

Tambah anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, keempat dalah TPID perlu meningkatkan sinergi dan TPIP. Dalam hal ini TPID harus melakukan terobosan berbasis gerakan gotong-royong baik antar-TPID kabupaten/kota maupun antar-TPID Provinsi dalam arah yang sama yakni “perang” menekan laju inflasi di bawah koordinasi TPIP. Tugas TPID sekarang jauh lebih berat, karena targetnya bukan hanya inflasi di daerah masing-masing namun juga memitigasi daerah yang surplus dan defisit bahan pangan tertentu untuk kemudian dilakukan perdagangan domestik.

“Selain itu harus mampu menyusun langkah-langkah antisipasi melalui strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” tandasnya.

Baca Juga :  Inilah Gubernur Terkaya Di Indonesia, Dari Indonesia Timur

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian kelima, yakni pengendalian beberapa harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) harus tetap memerhatikan daya beli masyarakat. Komoditas itu antara lain, harga BBM bersubsidi, tarif listrik, harga elpiji, tarif angkutan, dan lainnya. Komoditas ini memiliki efek kejut yang signifikan terhadap inflasi. “Kebijakan menaikkan harga komoditas tersebut harus memperhatikan secara cermat dan komprehensif, sehingga tidak menghantam daya beli masyarakat yang sekarang sedang turun.” sarannya.

Selanjutnya keenam adalah, Instrumen fiskal harus dioptimalkan sebagai shock absorber (peredam) di tengah ketidakpastian, misalnya melalui penebalan jaring pengaman sosial untuk masyarakat menengah-bawah. Selain melanjutkan berbagai skema bantuan sosial, pemerintah juga harus terus mempertahankan subsidi beberapa komoditas antara lain, pupuk, kedelai, dan minyak goreng. Selain itu penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat berupa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, BLT dana desa, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) harus terus disempurnakan, sehingga bisa tepat sasaran dan efektif.

Yang terakhir, pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan dana tak terduga dalam APBD. Alokasi dana tak terduga tahun 2022 mencapai Rp 14 triliun, namun sampai dengan Agustus 2022 baru digunakan Rp 1,8 triliun. Dana tak terduga dalam APBD dapat digunakan pemda untuk memberikan subsidi atau kompensasi. Dengan begitu, kenaikan harga atau tarif termasuk untuk angkutan daerah bisa diredam,” tutup Andreas.

Halaman : 1 2