Desa Bersatu Dukung Penuh Pembentukan Koperasi Merah Putih Untuk Kemajuan Desa

Pertama, koperasi yang dibentuk di setiap desa harus tetap menghormati prinsip subsidiaritas dan rekognisi, sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan dan kebutuhan yang berbeda-beda di tiap desa.

Kedua, koperasi tidak boleh mewajibkan penggunaan dana desa sebagai modal utama, karena hal ini bisa bertentangan dengan prinsip musyawarah yang telah ditetapkan dalam RPJMDes dan mengganggu prioritas pembangunan desa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketiga, Fachrul Razi menekankan bahwa setiap kebijakan terkait pendirian dan operasional koperasi harus mengacu pada regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan dana desa dalam konteks ini harus memperhatikan kearifan lokal serta prinsip subsidiaritas dan rekognisi agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Keempat, koperasi harus dibentuk dari bawah untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga benar-benar menjadi alat bagi masyarakat untuk memperkuat perekonomian mereka sendiri.

Kelima, Fachrul Razi mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak membebani kepala desa dan perangkat desa, khususnya dalam aspek hukum, yang bisa menjadi masalah di kemudian hari.

Terakhir, Desa Bersatu menegaskan bahwa dana desa tidak boleh dijadikan jaminan di perbankan, karena hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan desa dalam jangka panjang.

Dengan berbagai pertimbangan ini, Fachrul Razi berharap bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi desa, tanpa mengorbankan prinsip pembangunan desa yang demokratis dan partisipatif.

Rakornas Desa Bersatu 2025 diharapkan menjadi ajang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis guna memastikan koperasi ini berjalan dengan prinsip yang benar dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat desa di Indonesia.

Halaman : 1 2