Di Depan Kader PP Tulungagung, Ketua DPD RI: Konstitusi Sudah Tak Nyambung Dengan Pancasila

Tetapi dalam Konstitusi hasil Amandemen 2002 MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus diganti Dewan Perwakilan Daerah. Lalu Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh Partai Politik dan dipilih langsung oleh rakyat.

“Sebaliknya DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, wakil dari entitas-entitas civil society non-partisan, terpinggirkan. Semua simpul penentu perjalanan bangsa di tangan Partai Politik. Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all. Partai-Partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen,” katanya.

Termasuk, kata LaNyalla, parpol bersepakat membuat Undang-Undang yang memberi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Baca Juga :  Meski Anggaran Minim, Ketua DPD RI Minta Senator Konsisten Perjuangkan Aspirasi Rakyat

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Lengkap sudah dominasi dan hegemoni Partai Politik untuk memasung Vox Populi dengan cara memaksa suara rakyat memilih calon yang mereka sepakati melalui koalisi dan kongsi,” lanjutnya.

Menurutnya, kondisi itulah yang harus segera dibenahi oleh semua elemen masyarakat, juga Pemuda Pancasila. Bahwa ada yang salah dengan sistem demokrasi negara ini. Demokrasi Pancasila, ditinggalkan dan berubah menjadi penganut sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi Kapitalistik.

Pancasila semakin terasing, dan hanya dibacakan di upacara-upacara kenegaraan sebagai bagian dari seremonial.

“Karena itu saya meminta kader-kader Pemuda Pancasila memahami sejarah lahirnya organisasi ini. Kalian harus mampu menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran bangsa akan pentingnya Pancasila sebagai way of life bangsa ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut LaNyalla yang merupakan Ketua MPW PP Jawa Timur juga melantik Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tulungagung masa bakti 2021-2025.

Turut hadir Wakil Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo, perwakilan Forkopimda, para pengurus MPC PP yang dilantik dan anggota PP Kabupaten Tulungagung.

Sementara itu Bupati Tulungagung Maryoto Birowo dalam sambutan yang dibacakan oleh Wabup Tulungagung Gatot Sunu Wibowo menegaskan bahwa PP merupakan ormas besar yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, cinta tanah air, penjaga ideologi Pancasila dan menunjukkan pengabdian yang tinggi bagi negara.

“Pemuda Pancasila juga sangat membantu membentuk karakter mental dan semangat juang anak-anak muda,” katanya.

Bupati Tulungagung berharap kader PP Tulungagung menjadi garda terdepan dalam mengawal proses pembangunan. Karena sejatinya PP mempunyai andil besar dalam sejarah panjang negeri ini.

Halaman : 1 2