Di Depan Kader PPP, Ketua DPD RI Pertanyakan Apakah Pancasila Masih Jadi Denyut Nadi Kehidupan?

Senin, 29 November 2021 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.ID, JAKARTA- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memuji visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, visi dan misi PPP sejalan dengan Pancasila. Yang menjadi pertanyaan, apakah Pancasila masih menjadi denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pertanyaan itu dilontarkan LaNyalla pada Workshop Anggota DPRD Fraksi Partai PPP Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Indonesia, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

“Visi dan misi PPP yang saya baca, sangat bagus dan ideal. Karena, menempatkan nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi dan spirit perjuangan partai, seperti halnya Indonesia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti termaktub dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar kita,” katanya.

LaNyalla juga menyebut platform ekonomi PPP berpihak kepada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, untuk terwujudnya keadilan ekonomi. Dengan menempatkan koperasi dan UKM sebagai entitas ekonomi rakyat.

Bahkan terhadap sistem politik, PPP juga bertekad untuk memperjuangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati, dengan prinsip musyawarah mufakat.

Dan tujuan akhir dari perjuangan PPP adalah tercapainya kemakmuran dan keadilan sosial. Dengan cara merawat persatuan dengan pembangunan.

“Semua visi dan misi tersebut, adalah cerminan dari Pancasila. Sebuah karya agung yang dihasilkan para pendiri bangsa Indonesia,” tuturnya.

Ditambahkan LaNyalla, yang menjadi persoalan, apakah hari ini Pancasila masih ada? Apakah masih membumi sebagai denyut nadi kehidupan bangsa dan negara? Apakah isi dan bunyi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002 masih nyambung dengan Pancasila dan Teks Pembukaan UUD?

Baca Juga :  Di Rakernas IPEMI, Ketua DPD RI Dorong Pengusaha Muslim Ambil Ceruk Pasar Halal

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, semua pihak harus jujur mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila sudah hilang dan digantikan dengan Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik.

“Ini mungkin salah satu jawaban mengapa platform PPP yang begitu ideal dan senafas dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur yang dicita-citakan para pendiri bangsa, tidak mampu menjadikan PPP sebagai partai besar. Malah sebaliknya, dari pemilu ke pemilu, perolehan suara PPP semakin berkurang,” katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan

Berita Terkait

Kamis, 13 Maret 2025 - 16:17 WIB

Bebas Pungli ! Ombudsman dan Wali Kota Padang Sepakat Larang Penjualan Seragam di Sekolah Negeri

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:35 WIB

Ombudsman RI Dorong Revisi UU No. 37 Tahun 2008 untuk Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

Kamis, 13 Maret 2025 - 14:32 WIB

Geisz Chalifah Kritik Pejabat Pertamina, NIC Sebut Sebagai Provokasi di Media Sosial

Rabu, 12 Maret 2025 - 13:19 WIB

Para Alumni UI Luncurkan Petisi Menolak Keputusan Rektor Terkait Kasus Bahlil Lahadalia

Senin, 10 Maret 2025 - 21:05 WIB

Pandangan Praktisi Hukum Iswan Samma, S.H.: Dewan Pers Independen Harus Hentikan Manuver Monopoli Dewan Pers Melalui Judicial Review

Senin, 10 Maret 2025 - 20:10 WIB

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Lambat Menyelesaikan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Bidang Pertambangan  

Senin, 10 Maret 2025 - 12:04 WIB

Pegiat Hukum Soroti Mutasi Staf Ditjen Hubla Terkait Konflik Kepentingan, Menteri Perhubungan Diminta Bertindak

Sabtu, 8 Maret 2025 - 15:53 WIB

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum DPP PAN : Komitmen PAN Menjaga Amanah Reformasi

Berita Terbaru