Di Depan Kader PPP, Ketua DPD RI Pertanyakan Apakah Pancasila Masih Jadi Denyut Nadi Kehidupan?

Senin, 29 November 2021 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dijelaskan LaNyalla, sejak Amandemen konstitusi 1999 hingga 2002, Indonesia seolah melepaskan diri dari DNA sejarah lahirnya bangsa ini.

“Kita semakin menjauh dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Wajah dan arah perjalanan bangsa ini, kita serahkan kepada penentu tunggal, yaitu Partai Politik, melalui Fraksi di DPR RI,” katanya.

Celakanya, lanjutnya, suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Sehingga yang terjadi adalah tirani mayoritas. Partai politik kecil tidak akan pernah mampu menghadapi partai politik besar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apalagi ditambah dengan presidential threshold, dimana partai politik kecil akan sulit mengusung kadernya sebagai calon pemimpin nasional. Padahal sejatinya, setiap partai politik bertujuan untuk mengusung kadernya mejadi pemimpin nasional.

Baca Juga :  Mengapa Presidential Threshold Harus Dihapus?. Pemikiran Langsung dari AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Begitu pula dengan haluan ekonomi nasional, yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru Koperasi, menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham.

“Oleh karena itu, saya selalu katakan, wacana Amademen Konstitusi perubahan ke-5, harus kita jadikan momentum untuk melakukan koreksi. Kita harus berani bangkit. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara dan sistem ekonomi nasional bangsa ini,” tukasnya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla sempat mendapatkan pertanyaan dari beberapa anggota DPRD Fraksi PPP terkait kerja-kerja DPD RI selama ini bagi daerah yang belum optimal.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Awasi Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur

“DPD RI memang masih memiliki banyak keterbatasan. Karena DPD RI hanya dapat melakukan fungsi pengawasan. Dalam legislasi DPD RI hanya bisa mengusulkan RUU dan membahas di fase pertama. Karena itu, penguatan kelembagaan DPD RI harus diperjuangkan agar daerah mendapat manfaat lebih konkret,” imbuhnya.

Namun LaNyalla meminta agar tidak mengecilkan apa yang sudah dilakukan oleh DPD RI. Karena sejauh ini menurut LaNyalla, para senator di DPD RI lebih mengutamakan aksi daripada bicara.

“Contohnya di Babel. Di sana pernah ada indikasi kartel timah, DPD RI mendapat masukan dari masyarakat, ditinjau langsung. Kemudian kita catat dan laporkan. Oleh Presiden dieksekusi. Kemudian soal IAIN yang terganjal jadi UIN. Kami sampaikan hal itu dan oleh Presiden dieksekusi lewat kementerian terkait. Jadi kita langsung action dan sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.

Baca Juga :  Saat Ke Mekkah, LaNyalla Prihatin Kondisi TKI di Arab Saudi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Harris
Sumber :

Berita Terkait

Walikota Memberi Jawaban Atas Pembuatan Raperda Laporan Pertanggungjawban Pelaksanaan APBD Kota Tidore
Temui Ketua Komisi II DPR RI, Eki Pitung beri Rekomendasi Perubahan UU 29 Tahun 2007
Dukung UUD 45 Naskah Asli, Eki Pitung Berikan Peci Merah pada LaNyalla
Fachrul Razi Kembali Terpilih Sebagai Ketua Komite I DPD RI Tahun 2023-2024
Silaturahmi Raja dan Sultan, Tuntut MPR Kembali Sebagai Lembaga Tertinggi Negara
Tingkatkan Semangat Petani Sula, Alien Mus: Saya Sudah Berjumpa Dengan Investor
Resmi Mendaftar di KPU Kepsul, Gerindra Target Panen Kursi Pemilu 2024
Bantu Kesulitan Warga, Safrin Gailea Bagikan Beras di Bulan Ramadan

Berita Terkait

Sabtu, 1 Maret 2025 - 16:01 WIB

KPU Raja Ampat Kesulitan Melakukan Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 karena Akses Terbatas

Sabtu, 1 Maret 2025 - 15:36 WIB

Warga Sorong Berbelanja Penuh Persiapan Menyambut Ramadan, Supermarket Siapkan Kebutuhan Lebih Awal

Sabtu, 1 Maret 2025 - 14:22 WIB

HUT ke-25 Kota Sorong: BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Santunan JKM

Sabtu, 1 Maret 2025 - 09:44 WIB

Pemkot Sorong Dorong Pendidikan Gratis, SD Negeri 26 Jadi Percontohan

Sabtu, 1 Maret 2025 - 08:46 WIB

Efisiensi Anggaran 2025, Proyek Infrastruktur di Kaimana Terhambat

Jumat, 28 Februari 2025 - 16:44 WIB

Muhammadiyah Kaimana Tetapkan 1 Ramadhan 2025 pada 1 Maret, Tunggu Keputusan Pemerintah?

Jumat, 28 Februari 2025 - 16:31 WIB

Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Dapur di Fakfak Terpantau Stabil

Jumat, 28 Februari 2025 - 16:18 WIB

Bupati Fakfak Terpilih Samaun Dahlan Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Daerah

Berita Terbaru

Dr. Velix Vernando Wanggai, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan (Istimewa)

Daerah

SOSOK SEJUK DAN VISIONER TANAH PAPUA

Sabtu, 1 Mar 2025 - 22:22 WIB