“Ciri ketiga adalah manajemen pemerintahan. Kalo jadi pemimpin tidak paham manajemen, maka stafnya yang sedikit-sedikit kena marah. Sedikit-sedikit dipindahkan ke tempat lain karena tidak sependapat dengan pimpinan,” jabarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ciri berikutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pemerintahan, bukan sedikit-sedikit lapor masyarakat ke polisi,” sambung Abdurrahim.
Selanjutnya adalah pemerintahan yang akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan ke warga maupun tuhan.
Sementara Sultan Husain dalam orasinya mengaku sedih melihat dua pemimpin Malut yang dicintai masyarakat harus berakhir di tempat yang tidak kita inginkan.
“Ini adalah hal yang kita sedihkan. Ketika kita bepergian ke daerah lain dan ditanya asalnya dari mana lalu kita jawab dari Malut, dorang bilang ‘oh Malut yang pemimpinnya begini begitu’. Rasa sedih dan sakit itu bukan hanya dirasakan oleh mereka yang memimpin, tapi juga kita,” ucapnya prihatin.
“Saya pikir kita adalah negeri yang dekat dengan agama tapi kenapa jauh dari baldatun tayyibatun warabbun gafur,” imbuh Sultan Husain.
Menurutnya, Malut saat ini seperti kapal yang bocor di sana sini dan nasib penumpangnya terkatung-katung.
“Maka saya terpanggil untuk menakhodai dan kita upayakan tiba di tempat tujuan dengan selamat semua. Kebocoran kapal ini adalah korupsi di pemerintah, baik di kabupaten/kota maupun provinsi,” cetusnya.
“Ngoni setengah mati ka’ tarada berurusan deng pemerintah? Padahal rakyat adalah tuan dan pemerintah adalah pelayan. Harusnya pelayan yang urus tuan dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya. Itu karena proyek di pemerintahan hanya diberikan ke orang tertentu, bahkan yang atur itu cuma laki dan bini. Ini yang tidak bisa didiamkan, karena ini bisa bikin kapal tenggelam,” tandas Sultan Husain.
| Penulis | : Abdila Moloku |
| Editor | : Delvi |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
