Diduga Kasus Mangkrak, Korban Investasi Bodong PT Indopratama Kapital Datangi Mabes Polri

Kamis, 2 Maret 2023 - 14:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Investasi bodong merupakan investasi dimana akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah ada. Orang yang menyuruh melakukan hal tersebut akan membawa kabur dana yang sudah masuk.

Seperti yang terjadi pada salah satu korban investasi bodong berinisial JP yang terkena modus investasi bodong oleh PT Indopratama Kapital pada tahun 2020 silam belum ada kejelasannya hingga saat ini.

Beberapa orang yang mengaku sebagai korban investasi bodong berinisial JP, TC, LH, RD, DM mendatangi Kabareskrim di Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis  (2/3/2023) pagi. Mereka mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim, Komjen Pol Agus Andrianto guna mempertanyakan proses hukum terhadap pimpinan PT Indopratama Kapital berinisial AN yang terlibat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap nasabahnya dalam kasus investasi bodong.

“Sudah hampir 3 tahun laporan saya ke Polres Metro Jakarta Selatan, namun hingga kini tidak ada kejelasannya. Jadi hari ini saya bersama dengan kuasa hukum dan korban yang lainnya datangi Mabes Polri untuk mengadukan kasus ini pada Kapolri dan Kabareskrim,” ungkap JP di Lobby Kabareskrim, Kamis (2/3/2023) Siang.

Para korban mendesak kepolisian, lanjut JP, mereka meminta untuk segera melakukan penahanan terhadap AN, dan melakukan proses hukum secara transparan serta tidak pandang bulu.

Didampingi Kuasa Hukumnya, JP mengaku tak puas atas kinerja Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani kasus tersebut. Hingga saat ini, AN tak kunjung ditahan meski sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/753/IV/2020/PMJ/Restro Jaksel tertanggal 09 April 2020.

Baca Juga :  Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pihak Penyidik, Polres Metro Jakarta Selatan akan berangkat ke Medan untuk menjemput terlapor AN. Penyidik telah bertemu AN di Medan, namun demikian, penyidik gagal untuk membawa yang bersangkutan terbang ke Jakarta tanpa kejelasan bagaimana kelanjutan perkara tersebut,” jelas JP.

doc. Foto Surat Tanda Terima Lapor Polisi di Polda Metro Jaya.

Senada dengan JP, TC bersama ketiga korban lainnya yakni LH, RD, dan DM juga mempertanyakan laporan mereka ke Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/6261/XII/2021/SPK/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 Desember 2021. Menurut TC laporan tersebut telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, bahkan hingga saat ini masih berstatus Penyelidikan.

“Dari informasi terakhir yang diperoleh, pihak Penyidik akan berangkat ke Bali untuk mengecek keberadaan tanah jaminan tersebut. Padahal Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/2580/VI/RES.1.11./2022/Ditreskrimum berdasarkan laporan kami sebelumnya ke Polda Metro Jaya, namun sampai sekarang laporan kami itu tidak jelas kelanjutannya,” sesalnya.

Baca Juga :  Usai Leher Ditebas Parang, Jasad Warga Bangka Barat Ini Ditimbun Pasir di Lubang Galian Tambang

Sementara Kuasa Hukum Korban, Firdaus dari Kantor Law Firm Tenrie Moies & Partner’s mengatakan dalam kasus ini ada sebanyak 5 (lima) nasabah yang jadi korban dari penipuan dan penggelapan oleh PT Indopratama Kapital.

“Kalau yang ditangani kami, kerugian capai Rp 4,75 miliar untuk masing-masing korban TC, LH, RD dan DM. Namun bila ditelusuri, kami yakin kerugian lebih Rp 4,75 miliar,” ucap Firdaus.

Menurut Firdaus, ada dugaan investasi bodong yang menyebabkan kerugian pada kliennya dibuat dengan sengaja dan secara sadar direncanakan “bersama dan bekerjasama” oleh para pimpinan perusahan, yaitu AN dan DIS untuk tujuan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Michael
Editor : Michael
Sumber : Special Report

Berita Terkait

Kepala Desa Waigoiyofa Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Polres Kepulauan Sula
Dinamika Sengketa Merek: Antara Regulasi dan Realitas Bisnis
Warga Berhak Melaporkan Pejabat yang Bertindak Diskriminatif, Ini Dasar Hukumnya
RUU Kejaksaan Dinilai Bermasalah, SEMMI Jakarta Pusat Desak Revisi Demi Demokrasi
Dinilai Melakukan Contempt of Court di PN Jakut, Razman Cs Terancam Pidana
Gasak 30 Miliar, Polres Jakpus Tetapkan dua Tersangka namun Belum bisa Tunjukan Barang Bukti
Safitri Malik Soulisa-Hemfri Lesnussa Gugat Hasil Pilkada Buru Selatan, Ini Masalahnya!
Opini: Hukum sebagai Arena Kompromi antara Penegak Hukum, Penguasa, dan Pengusaha

Berita Terkait

Senin, 31 Maret 2025 - 21:23 WIB

Tengoklah ke Mana Kita Takbir? – Pesan Penting Usai Ramadhan

Minggu, 23 Maret 2025 - 11:06 WIB

Hancurkan Mafia Pertamina: Moment of Truth Prabowo, Erick Thohir?

Sabtu, 22 Maret 2025 - 08:42 WIB

Buka Puasa Bersama: Makna dan Tradisi

Jumat, 21 Februari 2025 - 03:37 WIB

Revisi UU Minerba; Langkah Maju Percepatan Hilirisasi

Selasa, 18 Februari 2025 - 19:08 WIB

Mata Uang Dunia

Senin, 17 Februari 2025 - 15:00 WIB

Berita Acara Sumpah (BAS) Firdaus dan Razman Dibekukan Pengadilan Tinggi, Apa Pelajaran Bagi Advokat Lain?

Minggu, 9 Februari 2025 - 22:32 WIB

Pesan Ketum di Rakernas, Partai Golkar Solid

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:35 WIB

Kongkriet! Arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar di Rakernas

Berita Terbaru

Artikel

10 Orang Terkaya di Dunia Tahun 2025

Kamis, 3 Apr 2025 - 21:30 WIB