Diduga Palsukan Surat Keterangan Ghoib, Kades Sukajadi Dilaporkan ke Polres Bogor

Kamis, 12 Januari 2023 - 23:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, BOGOR – Perceraian merupakan salah satu peristiwa penting yang mengubah status catatan sipil seseorang. Perceraian mengubah status kawin menjadi status cerai yang dibuktikan melalui Akta Cerai. Akta perceraian adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebagai bukti telah terjadi perceraian dengan status lajang (duda/janda) dalam cerai hidup/cerai mati.

Baru-baru ini ditemukan Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor 474/64/I/2022 atas nama Tedy Setiadi yang diduga terjadi mal administrasi.

Surat Keterangan Ghoib tersebut dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukajadi, pada 31 Januari 2022, menggunakan Kop Surat Resmi Pemerintahan Kabupaten Bogor, Kecamatan Tamansari, Desa Sukajadi disertai tandatangan Kepala Desa Sukajadi, Ade Gunawan serta stempel basah.

Diduga Surat Keterangan Ghoib tersebut dibuat tanpa memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Raformasi Birokrasi (Kemen PANRB) sebagai landasan dalam penerbitan Surat Keterangan Ghoib berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Surat Keterangan Ghoib tersebut dibuat berdasarkan Surat Permohonan pada tanggal 3 Januari 2022 dari Siti Hodijah (Mantan Istri), yang diduga isinya mengandung unsur keterangan palsu, antara lain: suami tidak diketahui keberadaannya, dan dalam 1 (satu) tahun lebih tidak memberikan nafkah lahir batin. Selain itu, Siti Hodijah juga diduga melakukan persekongkolan dengan Kades Sukajadi atas terbitnya Surat Keterangan Ghoib tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi Jurnalistik dan wawancara oleh awak media di Kantor Desa Sukajadi, telah didapati keterangan dari Kasi Pelayanan Publik, Sasmita alias Dewa yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ghoib tersebut tidak tercatat dalam Sistem Database Kantor Desa Sukajadi.

Baca Juga :  Polda Jabar: DPO Kasus Vina Cirebon Hanya Tersangka Pegi

“Saya telah melakukan pengecekan pada sistem database di 2 (dua) unit komputer kantor, namun nomor registrasi yang tertera pada Surat Keterangan Ghoib tersebut tidak ditemukan,” ujar Dewa di Kantor Desa Sukajadi, Jalan Babakan SD Impres Gadog 02 No.7, Desa Sukajadi, Tamansari, Bogor, Kamis (12/1/2023) Siang.

Ketika diperlihatkan copian Surat Keterangan Ghoib tersebut oleh awak media, Dewa membenarkan bahwa tandatangan dan stempel basah tersebut merupakan tandatangan dari Kepala Desa Sukajadi, Ade Gunawan.

“Selama saya bekerja 14 tahun di Pemerintahan Desa, saya belum pernah melihat apalagi membuat Surat Keterangan Ghoib sehingga saya tidak tahu. Namun kalau dilihat dari fisik surat, itu benar tandatangan dan stempel Pak Kades,” tegasnya.

Baca Juga :  Pengacara Sebut Penetapan Tersangka IMS Bentuk Kriminalisasi Advokat

Di lokasi yang sama, Sekretaris Desa (Sekdes) Sukajadi membenarkan bahwa tandatangan dan stempel tersebut milik Kepala Desa. “Kalau saya lihat, tandatangan dan stempel tersebut memang milik Pak Kades,” tukas Sekdes dengan tegas.

Sebagai informasi, Akta Cerai Nomor: 2953/AC/2022/PA.Cbn dengan No Seri: 88367 oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada Hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 716/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 2 Juni 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 20 Juni 2022, telah terjadi perceraian antara:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Michael
Editor : Michael
Sumber : Investigasi Jurnalistik

Berita Terkait

Safitri Malik Soulisa-Hemfri Lesnussa Gugat Hasil Pilkada Buru Selatan, Ini Masalahnya!
Opini: Hukum sebagai Arena Kompromi antara Penegak Hukum, Penguasa, dan Pengusaha
Tebukti Korupsi di Kasus PT Timah, Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara
Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Rosyidah Minta PN Bekasi Segera Lakukan Eksekusi pada RS Hermina Bekasi
Akhirnya PT. Kredit Plus Ternate Digugat Ke Pengadilan Negeri 
JAMAN 08 Desak Presiden RI Pecat Menpora Dito
Kepala Rutan Salemba dan Kepala Kesatuan Pengaman Patut Diapresiasi
Ike Farida hadirkan Suami dan Adik Jadi Saksi, JPU Ragukan Kebenarannya

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 16:28 WIB

DPP GAN Dukung Kebijakan Presiden Prabowo yang Mengaktifkan Kembali Pengecer LPG 3kg dan Jadi Agen Subpangkalan

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:51 WIB

Paus Minta Megawati jadi Dewan Penasihat Scholas Occurentes

Rabu, 5 Februari 2025 - 15:34 WIB

Perdokmil dan Pusdokkes Polri Perkuat Sinergi: Kolaborasi Strategis di Bidang Kedokteran Militer dan Kepolisian

Rabu, 5 Februari 2025 - 10:34 WIB

Apa Itu Subpangkalan LPG 3 Kg dan Bedanya dengan Pengecer?

Selasa, 4 Februari 2025 - 14:39 WIB

Dasco: Soal LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo, Pengecer Kini Boleh Berjualan Lagi

Senin, 3 Februari 2025 - 18:47 WIB

Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Digelar 20 Februari di Jakarta

Senin, 3 Februari 2025 - 18:42 WIB

Gerindra Undang Megawati Hingga Jokowi Diacara HUT Partai

Senin, 3 Februari 2025 - 18:38 WIB

Mendagri Ungkap Presiden Pilih 20 Februari Untuk Pelantikan Kepala Daerah

Berita Terbaru

Daerah

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Sikka

Rabu, 5 Feb 2025 - 15:57 WIB