Diesnatalis KOHATI Ke 56 Tahun Momentum Kebangkitan Ekonomi dan Politik Perempuan

Bahwa buta yang terburuk menurut Bertolt Brecht adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik.

Mengapa kemudian kita perlu mendorong pentingnya pemuda harus melek politik dan berpartisipasi dalam politik. Kesadaran tentang bagaimana kebijakan yang dihasilkan dalam peristiwa politik akan berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan warga, tak terkecuali perempuan, ini yang masih sangat rendah. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa, harus bisa mengatur dan membuat kebijakan yang lebih baik.

Bagaimana posisi perempuan dalam sistem politik demokrasi saat ini? Kaum perempuan sebenarnya mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk berpartispasi dalam dunia politik. Pasca Reformasi, peluang perempuan semakin terbuka untuk terlibat aktif, bukan lagi sekedar partisipan pasif. Setidaknya, ada empat faktor yang memberi harapan terbukanya peluang kepada kaum perempuan untuk meningkatkan perannya di dunia politik. Pertama, semakin banyak perempuan yang berpendidikan dan memiliki kesadaran pentingnya perempuan terjun ke dunia politik untuk berpartisipasi membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.

Baca Juga :  Konstitusionalitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dan Pembangunan Negara Hukum Demokratis Indonesia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua, tren politik nasional yang memberi alokasi 30 persen kepada kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislative. Walaupun pada kenyataannya kuota tersebut sejauh ini tidak pernah tercapai. bahkan pada pemilu 2014 diketahui persentase partisipasi perempuan dalam politik berkurang 1% dari pemilu 2009 dimana hanya memperoleh 96 kursi dari 560 kursi di DPR RI. sementara pada pemilu 2009, 102 kursi.

Tren positif ditunjukkan pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Tentunya kita berharap bahwa angka tersebut akan terus meningkat pada Pemilu 2024 dan Pemilu-Pemilu yang akan datang.

Sumbangsih perempuan telah banyak dicatat baik dalam sejarah Islam, pra kemerdekaan, atau pun era kontemporer seperti saat ini. Indonesia sendiri dipandang lebih maju dalam memberikan kesempatan kepada perempuan dalam sistem demokrasi. Bahkan dinilai lebih maju dibandingkan Amerika yang dianggap corong sistem demokrasi dunia. Indonesia dalam sejarah kepemimpinan telah mencatat adanya perempuan sebagai kepala negara dimana Amerika sendiri belum pernah mempunyai pemimpin perempuan sepanjang sejarahnya. Artinya bahwa Indonesia dalam tahap ini sudah memberikan ruang strategis ditataran politik untuk perempuan. Bahkan kita juga bisa melihat struktur kabinet dimana ada beberapa kementrian negara yang dipimpin oleh perempuan, bahkan kementrian paling strategis yang mengatur keuangan negara dipimpin oleh perempuan.

Poin pentingnya adalah bagaimana kemudian perempuan mengambil kesempatan dalam momentum politik! Bahwa perempuan tidak bisa hanya sekedar duduk diam lalu berharap negara akan baik-baik saja ataupun kebijakan akan berpihak kepada mereka. Cara mudah terlibat dalam memastikan itu semua misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam momentum politik.

Namun sangat amat disayangkan peluang dan ruang yang telah diberikan oleh negara ini jika hanya sebatas pemenuhan secara kuantitas namun tidak berbanding lurus dengan kualitas kelayakan kualifikasi sebagai perempuan yang benar-benar menempati posisi strategis di negara ini. Dalam hal ini Kohati kemudian mendorong agar terjadinya perubahan sistem yang terjadi selama ini untuk mendorong perempuan agar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam pembangunan sistem demokrasi atau perpolitikan di Indonesia. Salah satunya dengan mendorong perbaikan sistem rekruitmen perempuan yang dilakukan oleh partai politik, dimana selama ini dipadang untuk sekedar pemenuhan syarat dengan mengabaikan standarisasi ideal salah satunya tentang pemahaman konstitusi atau bernegara.

Harapan dan upaya untuk mewujudnya generasi emas 2045 yang kreatif, produktif, inovatif, adaptif, berkarakter,berinteraksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul, harus terus dilakukan. Bonus demografi akan bisa menjadi berkah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi negara, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi unggul, dan sebaliknya akan menjadi bencana demografi akan datang ketika banyaknya usia produktif menjadi pengangguran massal dan menjadi beban negara. Semua ini tergantung pada kualitas sumber daya manusianya, terutama pemuda. Sudah saatnya perempuan bangkit merespon hal ini. Perempuan harus muncul bukan hanya sebagai objek dan bukan hanya menjadi partisipan pasif, perempuan harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional serta menjadi penentu disetiap kebijakan negara baik yang berdampak secara langsung ataupun yang tidak terhadap perempuan.

Halaman : 1 2