Dikunjungi Ketua DPD RI, Keuskupan Ende Sebut Indonesia Butuh Pemimpin yang Ayomi Semua Golongan

Dia menyampaikan jika posisi DPD RI belum begitu kuat dalam sistem demokrasi Indonesia, tidak seperti DPR RI.

Menurutnya, fungsi dan posisi DPD RI dan DPR RI seharusnya sama. Karena, sama-sama dipilih oleh rakyat. Tapi kenapa wewenangnya jauh lebih besar mereka?

Meski wewenang dan anggarannya lebih kecil, LaNyalla memastikan para senator di DPD RI tetap berjuang keras membantu rakyat, salah satunya juga kepentingan Keuskupan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Senator asal Jawa Timur meminta restu dan dukungan dari pastor dan para jemaat di Ende agar perjuangan DPD RI lebih memiliki kewewenangan dapat terwujud.

“Termasuk upaya kami menggugat ke MK tentang ambang batas pencalonan presiden agar dihapus, demi munculnya putra-putri terbaik sebagai calon pemimpin bangsa. Sehingga rakyat tidak disuguhi calon yang itu-itu saja, dan di bawah kendali Oligarki Ekonomi,” ungkapnya.

LaNyalla juga menyampaikan perlunya bangsa ini kembali ke nilai-nilai Pancasila secara utuh dan murni. Karena sejak Amandemen Konstitusi 1999-2002 silam, bangsa ini telah menjadi bangsa lain. Telah meninggalkan sistem yang sesuai dengan watak bangsa ini.

“Akibatnya sekarang arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik. Sementara elemen non-partisan, melalui golongan-golongan yang ada di Indonesia tidak memiliki sarana untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Ini harus kita luruskan kembali,” tuturnya.

Keuskupan Agung Ende meliputi Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan luas wilayah 5.804 km². Umat Keuskupan Agung Ende berjumlah kurang lebih 500 ribu orang, tersebar di 62 paroki, dan dilayani oleh 350 pastor.

Halaman : 1 2