Labih lanjut, mereka juga mempersoalkan rencana pelaksanaan Bimtek di Jakarta pada bulan Desember mendatang. Menurut mereka, pelaksanaan bimtek kali ini sudah tidak maksimal karena masa jabatan sebagian besar kepala desa berakhir di bulan Februari mendatang sehingga Bimtek tersebut hanya buang-buang anggaran.
“Kalau kami tidak salah dengar setiap Desa dibebankan Rp15 juta padahal saat ini banyak tunggakan gaji dan Operasional Aparat Desa,”tuturnya.
Sementara Kepala Dinas PMD, Agusmawati Thoib Koten saat dikonfirmasi terkait dugaan permintaan uang tersebut, Malah balik bertanya, Kepala desa mana yang memberi informasi itu?, saya perlu tahu itu. informasi itu tidak benar. “Iya itu tidak benar,” Tutupnya. (DI/Yusri)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
| Penulis | : Yusri Tabaika |
| Editor | : Saf |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
