Dirjen Imigrasi Silmy Karim Minta Waspadai Prostitusi Online Internasional

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Dirjen Imigrasi, Silmy Karim meminta semua pihak mewaspadai jasa prostitusi dari luar negeri, yang kini bisa dipesan secara online.

Peringatan itu disampaikan Silmy Karim, terkait dengan penangkapan warga negara asing (WNA) asal Uzbekistan dan Maroko oleh Imigrasi, yakni RZ (27) dan MBS (24), yang diduga menjajakan diri secara online.

Sebelumnya, petugas Imigrasi Indonesia menangkap dua WNA yang diduga terlibat prostitusi di Jakarta Barat (Jakbar).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kedua WNA itu adalah RZ (27) asal Uzbekistan dan MBS (24) dari Maroko. Keduanya ditangkap di salah satu hotel di Taman Sari.

Silmy Karim menjelaskan, penangkapan dua WNA tersebut bermula ketika petugas mendapatkan informasi adanya praktik prostitusi online yang melibatkan WNA di kawasan Jakbar.

Dari informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga menjalankan operasi menyamar sebagai pembeli (undercover buying).

“Setelah melewati proses tersebut, akhirnya petugas menangkap RZ di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, pada 17 Maret 2023 lalu. Dari hasil pemeriksaan, RZ diketahui masuk ke Indonesia menggunakan “Visa On Arrival” pada 4 Maret 2023, dan mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan selama 30 hari,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, RZ diketahui melalui laman (website) yang sudah diblokir. Dalam proses mencari klien, RZ mengaku dibantu oleh seorang WNA berinisial RA yang masih dicari keberadaannya.

Dalam aksinya, RZ biasa dikenakan tarif USD160 hingga USD 1.000. MBS juga menjajakan diri melalui situs daring dengan tarif 150 dolar AS (USD) per jam.

“Mereka mengaku baru melakukan praktik prostitusi ini selama dua minggu terakhir. Kedua WNA tersebut diduga melanggar UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a. Mereka pun dapat dikenakan tindakan administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian maupun dilanjutkan ke ranah pidana,” tutup Dirjen Imigrasi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Wahyu Eka Putra Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, menjelaskan orang asing pertama yang ditangkap adalah RZ.

Dia dipergoki di sebuah hotel di kawasan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat pada Jumat (17/03/2023). Dalam proses pengamanan, wanita asal Uzbekistan berusia 27 tahun itu tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan (paspor) maupun izin tinggal keimigrasiannya.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa RZ memasuki wilayah Indonesia menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa on Arrival) dengan masa berlaku 30 hari melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada tanggal 4 Maret 2023. Saudara RZ diketahui memberikan tarif sebesar 160 USD – 1.000 USD kepada kliennya,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat, Wahyu Eka Putra.

RZ ditangkap melalui aksi penyamaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Wahyu juga mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, RZ mengaku dibantu seseorang dengan inisial SA, warga negara asing yang berperan mencari klien melalui sebuah website serta menjadi penghubung antara calon klien dengan RZ.

Beberapa barang bukti yang telah berhasil diamankan antara lain, satu buah paspor kebangsaan Uzbekistan atas nama RZ; satu lembar kuitansi pembelian Visa; Uang tunai 200 USD; Pelumas Vgel; dan telepon genggam milik RZ, yang di dalamnya terdapat percakapan elektronik terkait transaksi praktik prostitusi online.

Tak sampai dua minggu berselang, yakni pada Selasa (28/03/2023), petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, kembali meringkus WNA asal Maroko, yang diduga melakukan praktik prostitusi online di sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.

Wanita berinisial MBS (24) itu diketahui memasuki wilayah Indonesia, menggunakan Visa on Arrival dengan masa berlaku 30 hari pada tanggal 16 Maret 2023.

“MBS bekerja sendiri tanpa perantara. Ia menetapkan tarif sebesar 150 US Dollar per jam kepada kliennya,” tutur Wahyu.

Adapun barang bukti milik MBS yang berhasil diamankan antara lain, satu buah paspor kebangsaan Maroko atas nama MBS; uang tunai Rp 2.300.000; sebuah alat kontrasepsi, dan telepon genggam milik MBS.

“Keduanya (RZ dan MBS) patut diduga melanggar Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf (a) sehingga kepada yang bersangkutan dapat dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan,” jelas Wahyu.