DETIKINDONESIA.CO.ID – Batubara merupakan salah satu sumber daya alam strategis milik negara yang seharusnya mengutamakan kebutuhan domestik sesuai amanat konstitusi UUD 1945. Hingga saat ini, Indonesia masih sangat bergantung pada batubara sebagai bahan bakar utama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Stabilitas pasokan listrik menjadi kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pertahanan, dan keamanan negara.
Meskipun Indonesia memiliki potensi batubara yang melimpah, ketersediaan pasokan dalam negeri masih menjadi masalah yang terus berulang. Para produsen batubara lebih memilih mengekspor ke pasar global karena harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga dalam negeri. Akibatnya, PT PLN (Persero) sebagai pengguna batubara terbesar sering mengalami krisis pasokan, seperti yang terjadi pada tahun 2008, 2018, dan 2021.
Kewajiban DMO dan Realitas di Lapangan
Untuk menjamin ketersediaan batubara dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan produsen batubara untuk mengalokasikan minimal 25% dari total produksinya ke pasar domestik. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009, Permen ESDM No. 34 Tahun 2009, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga tahun 2025, sebagian besar produsen batubara yang telah mengantongi izin produksi belum memenuhi kewajiban DMO mereka berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2024-2026. Dari sekitar 200 pemegang izin produksi batubara, hanya sekitar 100 perusahaan yang menjalankan kewajiban tersebut.
Baca Juga: Peran Sang Ayah di Balik Ambisi Yudhianto Mahardika untuk Kota Kendari
Salah satu penyebab utama ketidakpatuhan ini adalah preferensi pelaku usaha untuk menjual ke pasar global, mengingat harga dan permintaan internasional yang lebih tinggi. Disparitas harga antara perusahaan BUMN dan swasta juga menjadi faktor pemicu. Misalnya, harga DMO untuk PLN ditetapkan sebesar US$ 70 per metrik ton, sementara harga untuk PLTU industri swasta mencapai sekitar US$ 90 per metrik ton. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggar kebijakan DMO.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : FNEWS |
Halaman : 1 2 Selanjutnya
