Lemahnya Penegakan Hukum dan Sanksi
Dalam regulasi yang ada, pelanggaran terhadap kewajiban DMO dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kebijakan ini masih sering dilanggar tanpa konsekuensi yang tegas. Hal ini mengindikasikan lemahnya implementasi kebijakan serta kurang efektifnya pengawasan dari pihak berwenang.
Pemerintah dan DPR sebenarnya telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Minerba melalui pengesahan Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan upaya untuk mengembalikan tujuan utama Pasal 33 UUD 1945, yaitu memastikan bahwa seluruh kekayaan negara harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, tanpa langkah konkret dalam implementasi dan pengawasan kebijakan DMO, tujuan tersebut akan sulit tercapai. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap pemegang izin produksi batubara dan memastikan sanksi benar-benar diterapkan bagi pelanggar. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan regulasi harus ditingkatkan agar kebijakan DMO benar-benar efektif dalam menjamin pasokan batubara dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga: Politik Berkelanjutan di Sulawesi Tenggara: Antara Tantangan dan Harapan
Penguatan Kebijakan DMO
Untuk memastikan implementasi kebijakan DMO berjalan dengan optimal, beberapa langkah strategis perlu diambil, antara lain:
Peningkatan pengawasan dan penegakan sanksi, dimana Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO, termasuk pencabutan izin operasional jika diperlukan.
Penyesuaian harga batubara domestik untuk mengurangi disparitas harga, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga DMO agar lebih kompetitif dan tidak merugikan produsen.
Mekanisme insentif bagi perusahaan patuh agar pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang taat terhadap kewajiban DMO, seperti kemudahan perizinan atau insentif fiskal.
Transparansi data dan pemantauan berkala, dimana Publikasi data kepatuhan perusahaan terhadap DMO harus dilakukan secara berkala agar masyarakat dapat mengawasi implementasi kebijakan ini secara lebih transparan.
Diversifikasi sumber energi, tujuannya selain mengandalkan batubara, Indonesia juga perlu mempercepat transisi energi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara di masa depan.
Kebijakan DMO seharusnya menjadi instrumen utama dalam menjamin ketahanan energi nasional dan menjaga kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun, implementasi yang lemah dan tidak adanya tindakan tegas terhadap pelanggar membuat kebijakan ini tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperkuat pengawasan, menegakkan regulasi secara konsisten, serta menciptakan ekosistem energi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kepentingan nasional.
| Penulis | : TIM |
| Editor | : BIM |
| Sumber | : FNEWS |
Halaman : 1 2
