Dorong Revisi UU Ombudsman, ORI Tekankan Transparansi Kebijakan BBM

DETIK Indonesia Team

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:39 WIB

URL berhasil dicopy

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam pertemuan dengan PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Selasa (11/3/2025). (Detik Indonesia/RRI Ombudsman Indonesia)

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ombudsman Indonesia menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam implementasi kebijakan pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya mal administrasi.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika memastikan, pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan oleh badan usaha. Khususnya, kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

“Seluruh kebijakan badan usaha harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini penting guna menghindari adanya potensi mala-administrasi yang dapat merugikan masyarakat,” kata Yeka Hendra Fatika saat dikonfirmasi, Rabu (12/3/2025).

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Yeka juga menyoroti perlunya penguatan tata kelola dalam proses pengadaan dan distribusi BBM. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran suplai dan ketersediaan BBM bagi masyarakat.

“Keterbukaan informasi dan pengawasan publik sangat diperlukan dalam setiap tahapan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Pertamina Patra Niaga

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.