Lebih lanjut, Bung Tono, juga meminta kepada Dirjend Bina Marga Kemen-PUPR RI, segera copot sejumlah PPK dilingkup BPJN Malut, kerena diduga berkinerja buruk, terutama dalam pengawasan sejumlah pekerjaan proyek nasional pada tahun anggaran 2022 tersebut,” tegasnya.
Disisi lain, Bung Tono, juga mempertanyakan upaya BPJN dalam koordinasi ruas jalan nasional PPK 2.2, Weda – Sagea, Sagea – Patani, yang diketahui saat ini masuk di area PT. IWIP Halmahera Tengah, dimana kondisi jalan tersebut saat ini sangat memperihatinkan, serta rawan terjadi laka kerja di area perusahan.
“Sementara untuk ruas jalan Weda – Sagea, Sagea – Patani tersebut, Bung Tono juga meminta kepada Kepala BPJN Malut dan Dirjen Bina Marga, agar segera copot PPK 2.2 karena dinilai lemah dalam koordinasi terkait pembangunan jalan nasional di sepanjang kawasan PT.IWIP.
Bung Tono, juga berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi ekstra parlemen di kantor BPJN dan Kejati Malut, guna mempressur berbagai problem pembanguan nasional, yang diduga bermasalah tersebut,” tutupnya.
| Penulis | : ST |
| Editor | : Harris |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
