Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pada Jumat mengatakan hal-hal yang terjadi di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi kewenangan TNI dan Polri.
“Saya sudah menyampaikan bahwa BGN tetap fokus menyiapkan dan melaksanakan Program MBG, hal-hal lain di luar itu menjadi kewenangan TNI dan Polri,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi ANTARA di Jakarta.
Adapun Rabu (5/2), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika melakukan ancaman terhadap sekolah di Papua yang menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan MBG di Papua sebab program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.
“Jadi kami tidak mempedulikan isu-isu politik yang lain, kecuali kami menjalankan tugas kemanusiaan,” kata Sjafrie usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan tiga Kepala Staf TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : TIM |
Editor | : LUKAS |
Sumber | : ANTARA |
Halaman : 1 2