DPRD Langkat Minta Plt Bupati Ganti Kepala Dinas Yang Tak Mampu Capai Target

Sabtu, 29 Juli 2023 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor DPRD Kabupaten Langkat (detikindonesia.co.id)

Kantor DPRD Kabupaten Langkat (detikindonesia.co.id)

DETIKINDONESIA.CO.ID, LANGKAT  –  Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, kabupaten Langkat mencapai Miliar. Rp 239.519.473.740,27 atau Rp 239.51 Miliar melebihi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 yakni Rp 150.088.225.513,65 atau Rp 150 Miliar lebih.

Dilaporkan, keuangan pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran (TA) 2022, dengan SiLPA anggaran Rp 239.519.473.740,27 atau Rp 239.51 Miliar, jauh lebih besar dari PAD tahun yang sama.

Rendahnya PAD kabupaten Langkat telah menjadi sorotan sejumlah Fraksi DPRD Langkat. Diantaranya, ketua Fraksi partai Nasional Demokrat (Nasdem) H. Ajai Ismail, SE melalui selulair kepada wartawan, Jumat (28/7/2023) meminta agar Bupati Langkat mencopot Kepala Dinas yang tidak mampu capai target PAD yang ditetapkan.

“Copot dan ganti saja Kepala Dinas tidak mampu tingkatkan PAD seperti yang ditargetkan” katanya.

Terkait SiLPA dia mengatakan, “Banyak penyebab besarnya SiLPA terjadi, bisa saja disebabkan tidak terlaksananya program kegiatan yang sudah ada, dan keterlambatan waktu pelaksanaan” ujarnya.

“Itu lebih baik, daripada kemudian menjadi masalah dibelakang hari,” imbuhnya.

Sebelumnya ditempat terpisah, wakil ketua PDIP Langkat Ralin Sinulingga saat di konfirmasi (24/7), terkait besarnya SiLPA anggaran Kabupaten Langkat TA 2022, yang melampaui PAD tahun yang sama, kepada SIB mengatakan tidak ada hubungan besarnya SiLPA dengan PAD. “Tapi besaran SiLPA memang harus bisa di tekan sekecil mungkin, agar tidak terlalu besar, bahkan lebih besar dari angka PAD,” katanya.

Baca Juga :  Stadion Wombik Sorong Resmi Diserahkan, Ini Dilakukan PJ Bupati Sorong dan PJ Gubernur PBD

Dalam penjelasannya, dia menyampaikan SiLPA anggaran yg bagus tidak lebih dari 5 persen, jika kemudian SiLPA anggaran melebihi 5 persen, berarti ada SKPD yang mengajukan anggaran tanpa menganalisa terlebih dahulu, hingga menyebabkan tidak bisa dilaksanakan.

“Besarnya SiLPA anggaran Kabupaten Langkat mungkin disebabkan ada pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan akibat adanya eskalasi kenaikan harga,” jelas Ralin.

“Rendahnya PAD kabupaten Langkat, menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya pembangunan guna meningkatkan perekonomian rakyat,” tambahnya.

Ralin juga meminta agar Plt. Bupati Langkat Syah Afandin bisa memotivasi SKPD untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

“Banyak sumber-sumber PAD yang masih rendah, dan bahkan belum memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pembukaan Hari Nusantara 2023, Disambut Puluhan Ribu Warga Kota Tidore Kepulauan

Anggota Banggar PDIP yang dikenal vokal ini, meminta Plt. Bupati Langkat Syah Afandin untuk memotivasi setiap SKPD dalam meningkatkan PAD. Kepada SKPD ia meminta agar SKPD lebih intens mencari sumber-sumber anggaran dari pusat.

“Diminta agar SKPD mampu melobi sumber dari Anggaran Pemdapatan dan Belanka Negara (APBN) atau kementerian. Terkait serapan anggaran tahun 2023, sudah mencapai 60 persen lebih memasuki semester II tahun 2023,” imbuhnya mengakhiri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : YULI A.H
Sumber :

Berita Terkait

Cerita Nia dan Bambang, Petani Binaan Harita Nickel yang Sukses Jadi Pemasok Bahan Pangan
Langgar Edaran Mendagri, Kades  Dowora Eli Saleh Nekat Bagikan BLT Jelang Pilkada 2024
Kampanye Akbar Paslon Berkat, Freddy Thie Paparkan 3 Program Unggulan Untuk Kaimana 5 Tahun Kedepan
Sekertaris Dinas Kesehatan Halsel, Diduga Terlibat Politik Praktis
Ribuan Warga Padati Kampanye Akbar Freddy Thie-Somat Puarada
Debat Kedua Husain-Asrul Berkomitmen  Tol Laut Harus di Nikmati 10 Kabupaten/Kota 
Debat Kedua Dampak Pertambangan, MK-BISA Skak Sherly soal Jabatan Komisaris Tambang
Pemkot Tidore Gelar Rakor Percepatan Puskesmas Menjadi BLUD

Berita Terkait

Rabu, 20 November 2024 - 15:49 WIB

Politik di Spice Islands

Jumat, 15 November 2024 - 21:27 WIB

Transmigrasi Bukan Solusi Kesejahteraan Bagi Penduduk Orang Asli Papua

Minggu, 10 November 2024 - 12:57 WIB

Implementasi Disertasi Menteri Bahlil: Pembentukan SATGAS Hilirisasi Berkeadilan dan Berkelanjutan Mendesak Dipercepat

Selasa, 5 November 2024 - 16:12 WIB

Rancu Produk Hukum Pelantikan Presiden & Wakil Presiden

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:20 WIB

Kerek Lamok dan Wunuk Kerek

Minggu, 27 Oktober 2024 - 20:13 WIB

Perempuan Lani dan Cawat Tali

Sabtu, 26 Oktober 2024 - 15:14 WIB

Sahabatku, Sukiman Yang Syahid Dalam Mencari Nafkah

Rabu, 23 Oktober 2024 - 19:30 WIB

Papua Bukan Tanah Kosong

Berita Terbaru

Nasional

Setyo Budiyanto Terpilih Sebagai Ketua KPK 2024-2029

Kamis, 21 Nov 2024 - 15:08 WIB