DPRD Maluku Utara dan Halut Dukung Penuh NHM Pulihkan Operasional Tambang

Selasa, 18 Maret 2025 - 12:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Maluku Utara dan Komisi III DPRD Halmahera Utara ke kantor pusat NHM. (Detik Indonesia/Tandaseru/NHM)

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Maluku Utara dan Komisi III DPRD Halmahera Utara ke kantor pusat NHM. (Detik Indonesia/Tandaseru/NHM)

“Tuntut mereka, Pak Haji, beri efek jera untuk mereka yang memfitnah perjuangan Pak Haji di Maluku Utara ini,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRD Malut, Agriati Yulin Mus menyampaikan pemikirannya, mengapa hanya NHM yang belakangan gencar disorot dengan berbagai permasalahan.

“Kenapa hanya NHM yang diserang? Padahal di Maluku Utara berdasarkan Badan Pendapatan Daerah terdapat lebih dari 300 perusahaan lainnya. Perusahaan tambang lain juga sulit mendapat data dan
keterangan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami dari Komisi II yang membidangi keuangan berharap Pajak yang tertunda pembayarannya, serta berbagai data kendaraan dan alat berat bisa segera dicari solusinya. Kami mendoakan masalah yang ada di NHM bisa cepat baik dan pulih, NHM bisa bersinar kembali. Kami berterima kasih kepada Pak Haji yang selalu bekerja dengan hati dan memanusiakan manusia. Karena kalau NHM tutup, bisa dibayangkan berapa banyak pengangguran di Halmahera? Khususnya lingkar tambang,” tambah Agriati.

Baca Juga :  Kasad Mayjen TNI Adisura Firdaus Tarigan, Tinjau Langsung Pembangunan RTLH

Dari sisi Komisi III DPRD Halut, Janlis Kitong mengaku sangat memahami kondisi NHM dari awal efisiensi hingga saat ini.

“Bagi kami, pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 6 Maret 2025 lalu. Melihat pemaparan dari Pak Haji saya rasa NHM jangan dulu diganggu, mari kita dukung untuk berproses dan pulih. Kami apresiasi NHM tidak pernah mengenal lelah mencari solusi. Di antaranya dengan mengambil langkah tidak melakukan PHK terhadap karyawan,” kata Janlis.

Ia juga mencoba memastikan beberapa hal yang menjadi pertanyaan masyarakat, seperti skema terbaru pembayaran gaji, dan beberapa keresahan lainnya.

Haji Robert menjelaskan skema pembayaran gaji yang baru sesuai hasil produksi. Dibayarkan setiap minggu atau sesuai jadwal produksi. Menurutnya, skema ini lebih efektif, karyawan lebih semangat berproduksi karena tahu dari hasil produksi tersebut akan ada gaji. Ia juga memastikan karyawan dirumahkan akan tetap mendapat gaji Rp 6 juta dalam sebulan yang dibagi menjadi 3-4 kali pembayaran sesuai hasil produksi.

Baca Juga :  100 Hari Kerja, Gubernur Maluku Utara Fokus Pendidikan, Petani, dan Kesehatan

Dalam pertemuan ini bahkan Haji Robert memohon maaf dengan seluruh kerendahan hatinya, jika masih ada kekurangan dalam pelayanan NHM bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Baginya, seluruh karyawan dan masyarakat Maluku Utara sangat penting.

“Emas ada di bumi kalian, tidak mungkin saya ambil begitu saja. Harta ini milik Allah, bukan milik saya,” pungkasnya.

Sumber : Zona Malut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : TIM
Editor : BIM
Sumber : ZONAMALUT

Berita Terkait

Pengurus DPD I Asosiasi Pemerintah Desa Provinsi Maluku Utara, Siap Dilantik 
Harita Nickel Lestarikan Flora dan Fauna Endemik lewat Pemantauan dan Edukasi Karyawan
Wakil Bupati Halmahera Selatan Gelar Konsultasi dengan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Bupati Halsel Dorong Paguyuban Adat Kelola Taman Budaya di Hutan Kota
Proyek Jalan Pulau Makian Terlambat, Kadis PUPR Halsel Beberkan Penyebab
Bupati Halsel Dorong Revitalisasi Taman Budaya yang Terlupakan
Wakil Bupati Halsel Sampaikan Prioritas Pembangunan Daerah ke Kepala BPPW
Wali Kota Tidore Ketuai Rapat Persiapan Menuju MUNAS VII APEKSI 2025

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 14:54 WIB

Bupati Fakfak Samaun Dahlan Wajibkan Absensi Digital di Seluruh OPD: Tingkat Kehadiran Pagi Masih Rendah

Jumat, 18 April 2025 - 11:18 WIB

Bupati Raja Ampat Orideko Tekankan Pembangunan Inklusif dalam Musrenbang RKPD 2026

Jumat, 18 April 2025 - 09:25 WIB

Sekda Papua Barat Ali Baham Borong Noken Mama-Mama Papua Usai Rapat di Nabire

Kamis, 17 April 2025 - 23:29 WIB

Bupati Fakfak Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Meski Tanpa BPJS

Kamis, 17 April 2025 - 23:15 WIB

Bupati Fakfak Tegaskan TPP ASN Akan Disesuaikan dengan Kinerja

Kamis, 17 April 2025 - 00:59 WIB

Bupati Manokwari Siapkan Perda Untuk Pendidikan Gratis

Rabu, 16 April 2025 - 15:53 WIB

Bupati Raja Ampat Imbau ASN Kurangi Plastik Sekali Pakai

Selasa, 15 April 2025 - 14:25 WIB

Ketua DPRK Raja Ampat Desak Penegak Hukum Periksa Dinas Pendidikan

Berita Terbaru