DR. Hj. Rina Parlina Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Kemendagri dengan Predikat Cumlaude

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kamis, 21 November 2024 berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta , Wakil Rektor III Bidang Kewahasiswaan Bapak Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si. mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM., Siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama DR. Rina Parlina, S.IP., MM. Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok I Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Resmi Berhak Meraih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN KEMENDAGRI yang ke 304 dengan Predikat Cumlaude dengan judul Disertasi :

“Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat”

Dengan Tim Promotor terdiri atas: 1. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si., 2. Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si., 3. Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA., Tim Oponen Ahli, Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor III Bidang Kewahasiswaan Bapak Dr. Yudi Rusfiana, S.IP., M.Si. memimpin jalannya sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si ., 4. Prof. Dr. Ismail Nurdin, M.Si., 5. Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM., 6. Prof. Dwi Purwoko, M.Si, APU (Oponen Ahli Eksternal).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Riwayat singkat dan Pendidikan formal DR. Hj Rina Parlina, S.IP., MM., Sekolah Dasar diselesaikan di SD Tunas Jakasampurna pada tahun 1993, SMP Negeri 109 Jakarta pada tahun 1996, SMAN 2 Bandung pada tahun 1999. Pendidikan Strata Satu (S1) diselesaikan di Universitas Padjajaran tahun 2005, dan Magister Manajemen diselesaikan di Universitas Padjajaran pada tahun 2011., Karir DR. Rina Parlina, S.IP., MM. dimulai sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Tahun 2010 di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2011 di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Depok II Cinere, Bapenda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2017 Promovenda dipercaya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Koordinasi Perwakilan Provinsi Jawa Barat Wilayah I, Tahun 2018 sebagai Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2020 sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Tahun 2022 sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok II Cinere Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Tahun 2023 sampai dengan saat ini sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Depok I Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga dipercayakan sebagai tenaga pengajar praktisi di Institut STIAMI Kampus Depok mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang.

Disertasi DR. Hj. Rina Parlina, S.IP., MM. yang berjudul “Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat” dianggap aktual dan relevan untuk diteliti karena berkaitan erat dengan bidang yang ditekuni yang mendalami bidang ilmu pemerintahan, Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, diskusi terfokus (focus group discussion) dan disempurnakan dengan triangulasi. Selanjutnya teknik Analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan data dan juga triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh DR. Hj Rina Parlina, S.IP., MM., telah berhasil mengungkapkan bahwa Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat, pada lima penekanan: kondisi awal, komponen proses, struktur dan tata kelola, kontingensi dan kendala, serta hasil dan akuntabilitas, memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun masih menghadapi tantangan berupa ego sektoral, konflik tujuan, dan kurangnya kepercayaan di antara para pihak. Langkah strategis yang perlu diambil meliputi penyusunan kesepakatan awal yang inklusif untuk mengurangi konflik, kepemimpinan yang visioner untuk menjaga arah kolaborasi, serta penggunaan platform e-government untuk memastikan transparansi. Mekanisme resolusi konflik melalui tim mediasi independen juga diperlukan, sementara teknologi harus dioptimalkan untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan efisiensi koordinasi.

Selain itu, forum reguler untuk berbagi ide dan solusi inovatif dapat menciptakan pendekatan yang lebih adaptif dalam mencapai tujuan PAD.

Yang menjadi faktor pendukung Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat dibagi menjadi 2 Faktor yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal yang mendukung efektivitas kolaborasi pemerintahan di Provinsi Jawa Barat meliputi lima aspek utama. Pertama, komitmen pemerintah daerah dalam berkolaborasi dan kebijakan proaktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, kapasitas dan kompetensi SDM yang terampil dalam pengelolaan keuangan serta manajemen kolaborasi. Ketiga, struktur organisasi yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan untuk mendukung kerja sama lintas sektor. Keempat, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi untuk transparansi dan efisiensi. Kelima, regulasi dan kebijakan yang mendukung partisipasi berbagai pihak serta mendorong investasi dan pengembangan usaha lokal.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi pemerintahan mencakup lima elemen utama. Pertama, keterlibatan stakeholder, seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan PAD. Kedua, kemitraan dengan dunia usaha, yang melibatkan investasi, kemitraan publik-swasta, dan dukungan terhadap UMKM untuk memperkuat pendapatan daerah. Ketiga, dukungan masyarakat, di mana kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kontribusi PAD dipengaruhi oleh edukasi dan sosialisasi yang baik. Keempat, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan yang kondusif, yang dapat mendorong kolaborasi antar sektor. Kelima, peran media dan akademisi, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, serta kebijakan berbasis riset untuk hasil yang lebih optimal.

Sedangkan faktor penghambatnya Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat mencakup kendala internal dan eksternal. Secara internal, birokrasi yang kaku, kurangnya kapasitas SDM, lemahnya komitmen politik, sistem informasi yang tidak terintegrasi, dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Sedangkan secara eksternal, kurangnya kepercayaan stakeholder, apatisme masyarakat, keterbatasan investasi sektor swasta, kondisi sosial-ekonomi yang sulit, minimnya dukungan akademisi, dan tekanan politik turut menghalangi keberhasilan kolaborasi. Solusi yang disarankan meliputi fleksibilitas organisasi, pelatihan SDM, penguatan komitmen politik, transparansi data, pencarian sumber dana alternatif, insentif bagi investasi swasta, edukasi masyarakat, serta keterlibatan akademisi dan manajemen stakeholder yang inklusif.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan, sekaligus sebagai salah satu referensi dalam memperkaya khasanah keilmuan dan sekaligus menjadikan rujukan studi bagi mahasiswa yang terkonsentrasi pada objek penelitian yang sama. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menentukan ciri khas dan standar penyusunan Disertasi Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang menonjolkan temuan penelitian dan konsep/model (teori baru) sebagai hasil yang distandarkan.Selain itu, hasil penelitian yang tersusun menjadi suatu model baru diharapkan dapat menjadi acuan studi oleh peneliti-peneliti selanjutnya yang terkonsentrasi pada objek penelitian yang sama namun berbeda sudut pandang dalam menganalisis objek penelitian tersebut.

Model dalam Collaborative Governance untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat mencakup empat dimensi utama. Pertama, kebaharuan legalistik melalui peraturan gubernur yang memperkenalkan pola hubungan baru berbasis integrasi data di seluruh sektor pemerintah melalui pendekatan pentahelix dalam kerangka hukum (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media). Forum formal yang didukung kebijakan ini menjamin transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan berdampak langsung pada peningkatan PAD. Kedua, kebaharuan teoritik diwujudkan melalui kolaborasi stakeholder dengan menekankan digitalisasi antar lembaga untuk mempermudah manajemen PAD. Pendekatan ini memperkuat teori Bryson dan Teori Perilaku Keorganisasian dengan menciptakan organisasi yang adaptif, responsif, dan efisien dalam kolaborasi lintas sektoral. Ketiga, kebaharuan empirik terlihat dari penerapan e-collaborative governance di semua pelayanan publik yang meningkatkan kualitas layanan publik, seperti akses informasi pajak yang lebih transparan, peningkatan profesionalisme SDM, serta layanan online dan langsung yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keempat, kebaharuan inovatif diwujudkan melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan swasta dengan menciptakan Land Grant University sebagai pilar ekonomi berbasis inovasi. Perguruan tinggi ini berperan aktif dalam penelitian dan pengembangan solusi inovatif yang relevan dengan pengelolaan PAD dan tantangan ekonomi daerah. Keempat dimensi tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat efektivitas tata kelola kolaboratif dalam meningkatkan PAD di Jawa Barat.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., S.AP., M.Si. Kepada, DR.Hj Rina Parlina,S.IP.,MM. Saudari DR.Hj Rina Parlina,S.IP.,MM . setelah melewati tahapan panjang studi yang penuh dengan tantangan, tuntutan, dan dinamika, akhirnya Saudari berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dan sejak hari ini, Kamis, 21 November 2024, Saudari resmi dinyatakan sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 304 dengan disertasi yang Saudari pertahankan dihadapan Komisi Penguji sidang terbuka dengan Judul ” Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat”.

Kami berharap, dengan gelar tersebut Saudari dapat mengamalkan segala ilmu yang dipelajari, meneliti dan mengkaji Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat”, yang Saudari susun dalam disertasi Saudari,Selanjutnya berkaitan dengan penugasan Saudari di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami juga berharap Saudari DR.Rina Parlina,S.IP.,MM. dapat melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk memberi sumbangsih yang konstruktif pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kembangkanlah pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudari dapatkan selama mengkuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang Collaborative Governance lebih khusus lagi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat, sehingga mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perlu diketahui dengan pengetahuan dan gelar ini, Saudari telah mengemban tanggung jawab yang berat untuk berkontribusi dalam masyarakat dan pemerintahan dengan tetap menjaga integritas. Jadilah sosok yang selalu rendah hati, gunakan pengetahuan Saudari untuk memberdayakan dan menginspirasi, bukan untuk sekedar membanggakan diri sendiri. dan dengan ilmu yang saudari dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudari dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat. Artinya, langkah panjang saudari di dunia keilmuan untuk mendarmabaktikan ilmu pemerintahan tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kami berharap dan berpesan kepada saudari DR. Rina Parlina, S.IP., MM. agar saudari dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang. serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya. Jauhkanlah dari rasa bangga yang berujung pada kesombongan, karena semuanya berasal dari Allah SWT dan kembali kepada Allah SWT, jadilah insan professional yang bertaqwa, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pidato pertamanya setelah menyandang Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Kemendagri DR. Hj. Rina Parlina, S.IP., MM. memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan beterima kasih kepada suami tercinta Dr. H. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P., M.Si., dan keempat putranya yaitu Muhammad Rafi, Muhammad Rasyid, Muhammad Raufan dan Muhammad Razzaqi.yang selama ini selalu mendukung dan mendoakan saya selaku mamahnya. Ucapan terima kasih juga kepadaRektor IPDN, Direktur Pasca sarjana, Kap Prodi Pasca sarjana , promotor dan co promotor serta para penguji yang telah membantu saya hingga hari ini dapat selesai dalam ujian terbuka sidang doktor saya ini, Ucapan terima kasih juga untuk sahabat sahabat seangkatan program Doktor Ilmu Pemerintahan angkatan 11 yang selalu memberikan suportnya dan dukungan dan ucapan terima kasih kepada seluruh sahabat sahabat rekan kerja saya Ungkapnya dalam pidatonya.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, S.H., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI., MM., Semoga ilmu yang didapatkan, DR. Rina Parlina, S.IP.,MM, akan dapat bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara indonesia tercinta Aamin YR.