Dukung Perempuan di Bidang Ekonomi, Kemen PPPA Jalin Kerjasama dengan Women’s World Banking

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Mendukung upaya perempuan di bidang ekonomi merupakan salah satu cara tercepat untuk mendorong pertumbuhan inklusif untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan dampak ekonomi yang transformasional. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Women’s World Banking (WWB) meluncurkan Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (Women Digital Financial Inclusion), atau disingkat menjadi Koalisi IKDP.

Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny Nurhayati Rosalin bersama Women’s World Banking menggelar Konferensi Pers terkait Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan di Mandarin Oriental Hotel, Room Esquire Lt. 3, Jakarta Selatan, Senin (19/9/2022) sore.

Koalisi IKDP dibentuk sebagai wadah bagi kementerian dan lembaga, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan untuk berdiskusi, membentuk kebijakan, serta mendorong program kerja dalam rangka meningkatkan akses keuangan dan digital bagi perempuan di Indonesia. Terdapat tiga agenda utama Koalisi IKDP, yaitu: (1) peningkatan akses kepada teknologi; (2) peningkatan keterampilan digital dan keuangan; dan (3) peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital.

Baca Juga :  KNPI Riau Solid Bersama IPK, Sukseskan Kongres ke-XVI di Jakarta

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di tingkat global, telah dibentuk Advocacy Hub IKDP, yang diinisiasi oleh WWB dan UN Capital Development Fund, dan merupakan kumpulan dari beragam pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan keuangan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Mitra awal Advocacy Hub antara lain European Bank for Reconstruction and Development, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), dan FinEquity yang diselenggarakan oleh CGAP, GSMA, International Finance Corporation, World Bank Gender Group, Better Than Cash Alliance, dan Kaleidofin. Advocacy Hub juga didukung oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Tujuan Advocacy Hub adalah untuk mendorong kemajuan kesetaraan keuangan digital bagi perempuan, di tingkat global, regional dan nasional.

Sementara itu, Koalisi IKDP di Indonesia secara aktif akan bekerja untuk mengadvokasi akses digital yang mendesak diperlukan untuk kemajuan keuangan bagi perempuan Indonesia. Sebagai tindaklanjut G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022, Koalisi IKDP akan mengambil peran aktif dalam mendukung komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan menyediakan platform untuk mendukung Inklusi Keuangan Digital Perempuan yang non-diskriminatif dan setara, utamanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki dan dipimpin perempuan, perempuan pedesaan, perempuan pra-sejahtera, termasuk perempuan penyandang disabilitas dengan segala keragamannya, dan perempuan penyintas kekerasan.

“Akses layanan keuangan digital sudah menjadi kebutuhan, terutama bagi perempuan Indonesia. Kami membentuk Koalisi IKPD ini sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi, utamanya melalui tiga agenda utama Koalisi IKDP,” kata Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin, saat diskusi penentuan milestone Koalisi IKDP.

Lebih lanjut Lenny berharap Koalisi IKDP dapat membantu meningkatkan akses layanan keuangan digital, yang mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan nasional 90 persen sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sekaligus mendukung peningkatan SNKI Perempuan (SNKI-P). Selain itu, menanamkan kemampuan digital dan keuangan dalam layanan dan produk keuangan dapat membantu meningkatkan akses dan penggunaan keuangan kepada UMKM perempuan. Hal tersebut juga dapat mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan ekonomi digital seperti juga telah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk pulih bersama, pulih lebih kuat.

Halaman : 1 2 Selanjutnya