Dukung Perempuan di Bidang Ekonomi, Kemen PPPA Jalin Kerjasama dengan Women’s World Banking

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan sekitar 53 persen usaha mikro dan 51 persen usaha kecil dimiliki oleh perempuan. Selain itu, menurut data Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan, sekitar 95 persen penerima kredit usaha ultra mikro pemerintah juga merupakan perempuan.

Koalisi IKDP memiliki komponen pengembangan kapasitas. Tahun ini terdapat lima organisasi yang dipilih untuk diberikan program hibah dari Koalisi IKDP, yaitu: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Yayasan Jalatera, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, Yayasan Annisa Swasti, dan Ruang Kolaborasi Perempuan.

“Minimnya pemahaman masyarakat, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun di kalangan penyedia platform digital, tentang perspektif dan interaksi disabilitas membuat isu transaksi keuangan digital seakan-akan tidak memiliki kedekatan dengan isu perempuan penyandang disabilitas. HWDI berharap program ini tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman perempuan penyandang disabilitas tentang produk dan layanan keuangan digital, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, tetapi lebih jauh lagi dapat menjadi langkah awal bagi terciptanya kolaborasi multipihak dalam mendukung akses layanan keuangan yang inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas sehingga kesamaan kesempatan dan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan perempuan berlaku sama bagi perempuan penyandang disabilitas,” tegas Rina Prasarani, Wakil Ketua Umum HWDI Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran, yang juga mantan Sekjen World Blind Union 2012-2016.

Baca Juga :  Peringatan Hari Ibu ke-93 Merupakan Eksistensi Aktif Kaum Perempuan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai mitra Kemen PPPA dalam Koalisi IKDP, Women’s World Banking menyambut baik peluncuran dan penetapan tonggak pencapaian atau milestones dari Koalisi IKDP dalam acara diskusi yang baru saja digelar. “Dengan begitu banyak usaha mikro dan usaha kecil di Indonesia yang dimiliki oleh perempuan, memajukan inklusi keuangan digital perempuan dan menciptakan lingkungan dimana perempuan dapat membuat pilihan yang tepat untuk masa depan keuangan mereka menjadi sangat krusial. Kami sangat antusias melihat Koalisi IKDP ini menjadi solid dan kami berharap dapat berkontribusi bagi perempuan Indonesia,” ungkap Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara, Women’s World Banking, Vita Anggraeni.

Berdasarkan hasil penelitian bertajuk “Ketahanan Ekonomi dan Adopsi Digital di Kalangan Pengusaha Ultra Mikro di Indonesia” yang dilakukan Women’s World Banking dan Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan tahun 2021, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk mengakselerasi digitalisasi usaha ultra-mikro. Sekitar 73 persen responden usaha ultra-mikro menggunakan platform media sosial untuk pemasaran, dan hanya 36 persen responden yang tahu tentang sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang banyak digunakan.

Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan akan memperjuangkan peningkatan akses layanan keuangan digital bagi perempuan; mengawali kegiatan dengan mengajak berbagai pihak untuk bergabung. Tutup

Halaman : 1 2