Dukungan Jenderal Ronny Sompie untuk Strategi Pencegahan Korupsi di Sulut

Jakarta, 26 Maret 2025–Irjen Pol Purn Ronny F. Sompie, SH., MH., memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, dalam memerangi korupsi.

Dalam sebuah pernyataan, Sompie menyatakan bahwa ia sepakat dengan pendekatan yang diusung oleh Dekan FISIP UNSRAT, Dr. Ferry Daud Liando, yang menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi sebagai langkah awal yang lebih efektif dibandingkan dengan penindakan semata.

Menurut Dr. Liando, penindakan hukum terhadap korupsi sering kali tidak memberikan hasil yang maksimal, mengingat hukuman yang diberikan cenderung ringan dan kerugian negara yang dirampas tidak selalu dikembalikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini mendukung argumentasi dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa penindakan hukum saja tidak cukup untuk memberantas korupsi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rose-Ackerman (1999), penindakan yang bersifat reaktif sering kali tidak dapat mengatasi akar permasalahan korupsi, karena banyak faktor yang mendasari praktik tersebut, seperti kurangnya transparansi, lemahnya sistem pengawasan, dan budaya impunitas.

“Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif yang melibatkan pencegahan dan reformasi sistem sangat diperlukan.”ujar Mantan Kadiv Humas Polri Ronny Sompie.

Konsep pencegahan yang disampaikan oleh Dr. Liando berfokus pada tiga langkah utama: mengidentifikasi pelaku korupsi, tahapan yang rawan korupsi, dan modus-modus kenakalan yang biasa dilakukan oleh para koruptor.

Teori pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Lambsdorff (2005) menyatakan bahwa pencegahan yang efektif bergantung pada perubahan sistem yang mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi.

Dengan mengidentifikasi dan menargetkan tahapan yang rawan korupsi, pengawasan dapat difokuskan pada titik-titik kritis di mana potensi penyimpangan terjadi.

“Upaya pencegahan ini sangat penting karena kita tidak hanya menindak pelaku korupsi, tetapi lebih jauh lagi, mencegah agar tidak ada ruang untuk praktik tersebut terjadi,” papar Sompie yang juga pernah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini selaras dengan prinsip pemerintahan yang baik, di mana pengawasan dan pengendalian dilakukan secara menyeluruh, berjenjang, dan terstruktur.

Halaman : 1 2 Selanjutnya