Edy Langkara: Maluku Utara Terjadi Kemiskinan Absolut di Tengah Melimpahnya SDA

Sabtu, 25 Juni 2022 - 23:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, MALUKU UTARA – Keberadaan tambang nikel di Maluku Utara yang belum juga memberikan manfaat pada masyarakat lokal kembali mencuat ke publik beberapa hari ini.

Bagaimana tidak, pasalnya lahan masyarakat yang merupakan hak rakyat, sejak dieksploitasi secara sepihak oleh perusahaan tambang hingga kini belum memberikan manfaat perbaikan kesejahteraan sosial, khususnya pada wilayah-wilayah tempat perusahaan tambang tersebut beroperasi.

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Halmahera Tengah, Edy Langkara di hadapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Bogor pada Sabtu (18/06/2022).

“Memang banyak orang bicara tentang disparitas wilayah dari berbagai sektor. Sektor ekonomi juga menjadi realitas, sumber daya mineralnya itu berada pada lingkungan-lingkungan orang miskin,” kata Edy.

Bupati yang memiliki julukan Elang Halmahera ini mengharapkan pada pimpinan pemerintahan terutama yang menghadiri acara tersebut agar merumuskan regulasi yang dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat di daerah operasi tambang.

“Saya berharap ada pemikiran-pemikiran verbal membuat regulasi yang bisa mengangkat orang miskin yang di tengah-tengah sumber daya alamnya yang kaya raya di Indonesia ini,” ujarnya.

Edy mengatakan hal tersebut perlu dikaji dan dimatangkan agar tidak terjadi kemiskinan absolut pada daerah yang kaya sumber daya mineral, namun di saat yang sama masyarakat di dalamnya justru tidak berdaya akibat adanya kesenjangan dalam pemberdayaan sumber daya manusia.

Baca Juga :  Pemkab Kaimana Raih Skor MCP Tertinggi di Papua Barat

Menanggapi hal itu, Ketua Solidaritas Pemuda Maluku Utara (SPMU), Bahardi Ngongira mengatakan bahwa kesenjangan sosial yang berdampak pada kemiskinan absolut di masyarakat yang berada di sekitar daerah tambang sebenarnya memiliki hubungan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam operasinya.

“Pasalnya, fakta di lapangan bahwa perusahan-perusahan tambang mineral yang beroperasi di beberapa titik di Maluku Utara khususnya di daerah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, sampai saat ini masih belum memenuhi kewajibannya atas tanah yang merupakan milik masyarakat,” kata Bahardi saat dihubungi media ini pada Kamis (23/06/2022).

Tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat setempat justeru dieksploitasi oleh Perusahaan pertambangan, secara sepihak dan tidak bertanggung jawab setelah sebelumnya di awal, pihak perusahaan maupun kelompok masyarakat adat setempat membuat kesepakatan atas pengelolaan lahan tersebut.

Baca Juga :  Tak Seizin Pemilik IUP, Vendor PT PEP Diduga 'Rampok' Tanah Urug Ke Pembangunan Jalan Tol

Sayangnya hingga kini, perjanjian tersebut selalu diabaikan oleh pihak perusahaan meski masyarakat sudah berulang kali menyampaikan aspirasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Tim
Editor : Michael
Sumber :

Berita Terkait

Penandatanganan PKP KUR 2025, Menteri UMKM Soroti Pentingnya Kualitas Penyaluran
Amankan HUT PI KE-159 Dan Paskah Tahun 2025, Panitia PHBG GMIH Apresiasi Kepada TNI-POLRI
Disperkim Halsel Luncurkan Aplikasi “SITANGKAS” untuk Dukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Halsel untuk Tingkatkan Layanan Permukiman
Bupati Maluku Tengah Dorong Pendirian Kantor Imigrasi di Kota Masohi
Gubernur Sherly Libatkan Alumni IPDN dalam Satgas Pengawasan Program Prioritas
SesmenUMKM Dorong Pengembangan Wirausaha di Sukabumi melalui Pemanfaatan Agroforestry
Berdalil Efisiensi Anggaran Pembangunan Jalan Pulau Obi Dibatalkan, Pemerintahan Serly-Sarbin Diresahkan 
Gegara Minuman Keras Seorang Pemuda  Desa Silang, Menjadi Korban Penganiyaan

Berita Terkait

Rabu, 23 April 2025 - 17:24 WIB

Gubernur Sulsel Bentuk Tim Promosi Investasi untuk Ciptakan Konglomerat Lokal

Rabu, 23 April 2025 - 12:13 WIB

Pengadaan Gabah Sulsel Melebihi Target, Gubernur Andi Sudirman Sampaikan Terima Kasih

Minggu, 20 April 2025 - 21:59 WIB

Gubernur Sulsel Bersama KASAL Serahkan Kapal Nelayan di Takalar

Sabtu, 19 April 2025 - 11:39 WIB

Gubernur Andi Sudirman Tegaskan Komitmen Atasi Stunting di Sulawesi Selatan

Rabu, 16 April 2025 - 11:24 WIB

Gubernur Sulsel Tinjau Objek Wisata Air Panas Pincara

Selasa, 1 April 2025 - 09:29 WIB

Gerakan Bersih Masjid : PRIMA DMI Sulsel laksanakan pesan Jusuf Kalla

Selasa, 25 Maret 2025 - 10:54 WIB

IKA FHUH Gelar Halal Bihalal dan Musyawarah Alumni, Targetkan 2000 Peserta

Sabtu, 1 Maret 2025 - 13:21 WIB

Setelah Retret di Akmil, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Siap Jalankan Agenda Kerja

Berita Terbaru