Edy Langkara: Maluku Utara Terjadi Kemiskinan Absolut di Tengah Melimpahnya SDA

“Tidak ada manfaat yang diperoleh masyarakat di Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur selain janji- janji perusahaan yang kini mulai menjadi kenangan dan kemiskinan masyarakat yang generatif,” lanjut Bahardi.

Bukan tanpa alasan, kenyataan perjuangan masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur untuk memperoleh hak-haknya di atas tanah miliknya sendiri sudah sejak lama disuarakan, baik dengan menghubungi pihak perusahaan terkait maupun lewat pemerintah daerah setempat. Namun setiap usaha tersebut tidak lain selalu berujung tanpa hasil apapun.

“Di satu sisi masyarakat juga dilema, apakah mereka yang terlalu lemah atau pemerintah daerah yang tidak mampu menyelesaikan persoalan ini,” kata Bahardi

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Rakernas Hari ke Dua, PIM siap Tingkatkan Ekonomi Bangsa

Alasan Bahardi menyebut pemerintah daerah, karena pada prinsipnya yang memiliki tanggung jawab lebih dulu atas penanganan kemiskinan di Halmahera Tengah maupun di Halmahera Timur adalah kepala daerahnya.

“Wajar jika kepala daerah memperjuangkan aspirasi masyarakatnya hingga ke pusat, tapi harus mawas diri juga. Kira-kira apa yang kepala daerah ini sudah usahakan untuk menyelesaikan masalah pertentangan perusahan dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan tambang ini? Saya rasa itu perlu menjadi starting point-nya,” katanya.

Kendati demikian, tampilnya Bupati Halmahera Tengah, Edy Langkara yang menyampaikan masalah kemiskinan masyarakatnya di forum acara Rakernas XIV Apkasi beberapa waktu lalu justeru dianggap sebagian masyarakat sebagai bentuk pencitraan di akhir masa jabatannya yang akan segera berakhir pada bulan Desember 2022.

“Selama ini biking apa saja? Jabatan su mo abis baru mau bicara masyarakat pung susah. Ada mau kase sanang masyarakat pe talinga kapa ee (selama ini apa saja yang dibuat? Masa jabatan sudah mau habis baru mau bicara tentang kesulitan masyarakat. Jangan-jangan itu disengaja untuk menyenangkan telinga masyarakat,” sindir salah seorang masyarakat Halmahera Tengah yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Lebih lanjut, Bahardi menambahkan bahwa masalah kemiskinan sosial absolut di tengah melimpahnya sumber daya alam penting untuk menjadi perhatian bersama dari setiap pihak yang terlibat.

“Bagaimana pun ini penting menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan, baik oleh perusahaan yang sudah membangung kesepakatan dengan masyarakat adat, maupun oleh pemerintah secara struktural dari daerah hingga ke pusat,” ujarnya.

“Saya rasa kita sama-sama tidak menginginkan masalah kemisikinan ini menjadi sorotan utama di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tidak equal jika profit perusahaan semakin bertambah dan membengkak, sementara di satu sisi leher rakyat justeru tercekik dengan kemiskinan,” tutup Bahardi.

Halaman : 1 2