Egoisme dan Moralitas Pemimpin Publik

Oleh: Fahri Aufat, Pegiat PILAS

Fifian Adeningsih Mus adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Di masa kepemimpinannya, kita perlu mempertanyakan keputusannya terkait pengrusakan patung hewan di Istana Daerah diantaranya patung gajah dan jerapah. Sekalipun patung tersebut dari segi kultural, tidak menunjukkan karakteristik kebudayaan tempatan. Akan tetapi, patung itu memiliki nilai estetik yang harus dirawat.

Alasan mendasar penghancuran patung tersebut, adalah, kehadirannya katanya membatasi masyarakat keluar masuk Istana Daerah. Suatu alasan yang menurut saya tidak logis sama sekali. Jika memang soal pembatasan akses masuk keluar—sementara mobil dinas dan bus keluar masuk dengan bebas—tak menghalangi aktivitas apapun.

Baca Juga :  Hantu Di Pabrik dan Hantu Keserakahan: Membaca “Pabrik Gula” dan “Qodrat 2” dari Perspektif Hubungan Industrial

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saya kira keputusan Bupati Sula, Fifian Adeningsih Mus memperlihatkan watak egoisme dan sebenarnya tidak memahami makna sebuah seni. Kebijakan pengrusakan artefak tersebut, adalah bentuk penghapusan jejak pembangunan rezim sebelumnya. Watak egoisme begitu melekat kuat pada Bupati Sula, dan ini teramat membayakan. Sebab, tidak ada rasa menghargai nilai-nilai peradaban.

Tak hanya itu, sebuah taman wisata pun yang di bangun oleh Hendrata Thes, tepatnya di pelabuhan Sanana tak terurus, fasilitas rusak parah. Kolam dan toilet di taman tersebut, baunya sangat menggangu dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Padahal taman tersebut, posisinya cukup strategis karena berada di pusat kota, di depan pelabuhan kapal. Banyak masyarakat, penumpang kapal tujuan Ternate, Ambon, Taliabu dan Manado bersantai sambil menunggu keberangkatan kapal.

Banyak fakta sejarah menunjukkan artefak kebudayaan dibiarkan rusak dan bahkan dihancurkan akibat rasa ketidaksukaan rezim baru terhadap kebijakan rezim sebelumya. Rezim Orde Baru terhadap kebijakan pembangunan Orde Lama misalnya, dan watak ini masih melekat kuat terhadap pemimpin daerah sekarang ini. Cita-cita demokrasi egalitarian justru melahirkan pemimpin nalar jongkok, egois dan pragmatis.

Halaman : 1 2 Selanjutnya