Selain itu, Problem Pelembagaan Demokrasi di Indonesia (Perspektif Sistem), penerapan demokrasi prosedural yang cenderung artifisial menjadi penyebab tidak terbentuknya konsensus mengenai demokrasi di berbagai kalangan masyarakat. “Pengabaian demokrasi prosedural terhadap kondisi-kondisi struktur sosial-ekonomi yang berakibat terbentuknya struktur ekonomi berbasis etnis kembalinya negara patrimonial dan politik identitas dalam tata politik Indonesia modern,” terangnya.
Serta, Problem Pelembagaan Demokrasi di Indonesia (Perspektif Aktor), fenomena ‘pembajakan’ demokrasi yaitu birokrasi masih tetap didominasi oleh orang-orang yang dididik di bawah rezim otoriter, yang banyak terlibat korupsi, sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melayani kepentingan publik. Muncul aktor-aktor baru dalam pentas politik yang memanfaatkan peluang demokratisasi untuk kepentingan mereka _(free riders)._
Konsekuensi terbangunnya model demokrasi semu _(pseudo democracy):_ prosedur dan institusi demokrasi modern secara formal diadopsi, namun substansi permainan berada di luar skenario yang diinginkan oleh demokrasi murni. Kegagalan demokrasi mewujudkan kesejahteraan, tidak ada pelembagaan nilai-nilai demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari permasalahan di atas, dapat dilakukan alternatif solusi sebagai berikut yaitu menumbuhkan kultur demokrasi di kalangan elit maupun massa/warga melalui pendidikan politik kewargaan _(civic education)_ yang kritis yang dapat menyadarkan akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga. _Rule of law_ dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, sehingga ada kepastian dan ketegasan aturan main serta agar trust (kepercayaan) publik dapat dipulihkan dan legitimasi pemerintah dapat diperkuat.
“Menumbuhkan semangat moral dalam praktik politik, pemerintahan, dan pembangunan, agar perilaku elit politik dan elit ekonomi semakin dekat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial _(social justice)._ Perlu ada keberpihakan politik dan kedewasaan berpolitik, khususnya dari para elit sebagai pendorong demokratisasi,” tandasnya. (*)
| Penulis | : |
| Editor | : |
| Sumber | : |
Halaman : 1 2
