Fenomena Pejabat Publik Dukung Kadin AR, Prof. Mufti ; Kadin Satu Atau Dua Tak Masalah

DETIKINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Kemendagri Muhammad Tito Karnavian pada penutupan Munassus Kadin Asyad Rasyid (AR) di Banten 23 Juni 2022 kemarin yang menyatakan dukungan terhadap keberadaan satu satunya Kadin sebagai induk organisasi usaha di Indonesia, sontak menjadi atensi publik khususnya dunia usaha.

Sebelumnya, setahun yang lalu dukungan juga dilakukan Ketua DPD RI yang mengeluarkan surat pengakuan KADIN AR.

Mengapa Kadin AR perlu melakukan dukungan dukungan pejabat publik, tentu ada tanda tanya besar? karenanya, dua pernyataan ini dapat kita pahami sebagai ketidak percayaan diri dan ketidakpahaman Kadin AR dalam menyikapi dualisme Kadin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemelut dualisme kepemimpinan Kadin terus berbuntut panjang dan sampai hari ini belum menemukan titik terang, ungkap Prof. DR. M. Mufti Mubarok SH, S.SOS.,M.SI Direktur Institute Development And Economic (IDE) dalam siaran pernya yang diterima redaksi, Sabtu 25/6/22.

Mufti menuturkan, bahwasanya dualisme KADIN dimulai dari periode ketua umumnya MS Hidayat sampai pada periode ketua umum Suryo Bambang Sulisto (SBS).

Adapun, awal mula kemelut pecahnya Kapal KADIN saat periode SBS Ketum KADIN inilah Genderang perpecahan di mulai, namun demikian sebenarnya pada Ketum MS Hidayat riak riak gelombang perpecahan sudah mulai, jelas Pfof. Mufti

Sekarang sudah terlanjur pecah, diakui atau tidak, Sah atau tidak, palsu atau tidak memang kenyataannya ada dua KADIN yang satu Ketumnya Arsyad Rasyid, bernama KADIN Indonesia dengan logo perahu dengan layar 5 berkantor di jalan Kuningan Jakarta sementara satunya Lagi KADIN Paradigma Baru terplih dua periode Ketumnya Eddy Ganevo dengan logo perahu dengan layar 3 yang berkontor di Cokroamino Jakarta.

“Sebenarnya sudah ada segmen yang berbeda antara KADIN AR dan Egan. KADIN AR segmen pro pemerintah (Proyek), borjuis, lebih kongklomerat atau Kolonial”.

Semenara KADIN Egan (Eddy Ganefo) adalah Pro rakyat, proletan (UMKM), milenial. Namun dalam prakteknya kedua ini kadang saling bertabrakan di lapangan dan bahkan cenderurung adu power di daerah.

Memang dulu menjadi anggota atau pengurus KADIN biasanya terkait dengan proyek pemerintah namun sekarang proyek proyek pemerintah di lakukan melalui lelang online yang jumlah proyek makin berkurang, sudah sedikit proyek masih menjadi rebutan, jadi akhir akhir menjadi anggota dan penggurus KADIN hanya menjadi ajang nostalgia dan silaturahmi pengusaha.

Kemelut dualisme ini semakin parah setelah masuknya perang elit yang saling adu legitimasi. Sebut saja KADIN AR memakai tangan tangan Pejabat Publik untuk memberikan “surat cinta” pada kepala kepala daerah .

Sementara KADIN Egan pada periode pertama juga waktu itu banjir dukungan dari Presiden RI, dan banyak kemeterian terkait.

Sebenarnya Kadin tidak ada hubungan dukung mendukung pejabat publik. Sebenarnya kalau merujuk UU No 1 Tahun 1987 pasal 5 KADIN bersifat mandiri, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik.

Jadi sudah jelas sebenarnya pejabat publik bukan lembaga untuk saling klaim untuk legitimasi Kadin, beber Pfof. Mufti

Selanjutnya, kemelut karena banyak kepentingan Politik diakui atau tidak menjadi ketua umum KADIN secara turun temurun menjadi Menteri kabinet ada Abu Rizal Bakri, MS HIdayat, Rizal Ramli, para ketua umum menjadi menteri

Halaman : 1 2 Selanjutnya