2. Proyek Bandara KertaJati di Majalengka dibangun menghabiskan biaya APBN Rp 2,6 Triliun.
3. Sejumlah ruas jalan Tol yang di bangun dengan harga mahal. Dan di jual dengan murah. Jelas2 merugikan keuangan negara. Dan Lain-lain.
Mengapa proyek2 Infrastruktur di Era Jokowi yang merugikan negara puluhan Triliun itu tidak di usut KPK. Apakah takut kalau di usut KPK akan bikin Jokowi tersangka, dipecat dan masuk penjara? Sehingga bikin KPK urung mengusut nya?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apalagi saat ini ada Dewas (Dewan Pengawas) KPK yang berada di bawah kendali Presiden. Apakah mungkin Jokowi membiarkan KPK mengusut proyek2 Infrastruktur nya yang merugikan keuangan Negara dan membuat dia kehilangan jabatan dan masuk penjara karena merugikan keuangan negara?
Jika KPK ngotot usut Formula E dengan alasan menyelamatkan keuangan negara maka KPK harus juga usut proyek2 Jokowi yang menimbulkan kerugian negara puluhan Trilunan dan jadi beban negara.
Jika KPK tidak usut Proyek2 Infrastruk Jokowi karena Dewan Pengawas Jokowi di bawah Presiden Jokowi. Maka ini kesalahan fatal KPK. Dan KPK dapat dianggap melindungi Jokowi.
Sebaliknya, jika KPK tetap memaksakan Proyek Formula E karena kerugian negara dan mentersangka kan Anies Baswedan, maka KPK telah di jadikan alat politik Jokowi untuk jegal Anies sebagai Capres dan Presiden 2024.
Jika demikian yang terjadi maka, pantas KPK di bubarkan karena telah dijadikan alat politik kekuasaan dan bukan sebagai lembaga anti KKN sesuai Amanat Reformasi.
Dan dalam hal ini KPK dapat dianggap alat pembasmi lawan2 politik rezim Jokowi. Apakah masih pantas KPK yang di biayai oleh Uang Rakyat mau di jadikan alat politik oleh penguasa?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Penulis | : Muslim Arbi |
Editor | : Fiqram |
Sumber | : |
Halaman : 1 2