FPM-MU Temui Komisi I DPRD MALUT Bahas Kuota CPNS dan TNI-POLRI Untuk Putra Putri Maluku Utara

Jumat, 8 September 2023 - 14:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DETIKINDONESIA.CO.ID, TERNATE  –  Forum Peduli Masyarakat Maluku Utara (FPM-MU) menemui Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait seleksi penerimaan CPNS dan TNI-POLRI Provinsi Maluku Utara, Kamis (7/9/2023).

Dalam agenda tersebut, FPM-MU mengusulkan agar kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di Maluku Utara diberikan prioritas kepada putra-putri daerah dengan persentase 90%. Hal ini bertujuan untuk membantu kemajuan daerah dan menghindari marginalisasi anak-anak Maluku Utara.

Sebagaimana disebutkan dalam aspirasi FPM-MU, Secara garis besar Putra putri Maluku Utara yang dimaksud adalah :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Orang-orang pribumi Maluku Utara maupun percampuran Maluku Utara dengan wilayah lainnya yang telah hidup secara turun temurun di Maluku Utara.

2. Penduduk luar dari wilayah Maluku Utara yang telah terdaftar sebagai penduduk diwilayah Maluku Utara selama 3 tahun terakhir.

3. Orang orang pribumi maupun percampuran Maluku Utara dengan wilayah lainnya yang hidup diluar wilayah Maluku Utara namun memiliki hubungan pertalian baik secara biologis, emosionil dan historis dengan wilayah Maluku Utara.

Baca Juga :  Geger, Warga Pangkalan Susu Temukan Jasad Pria Tergantung di Pohon

4. Bukan orang yang datang tiba tiba ( diluar poin 1,2, dan 3 diatas) dan melakukan pengurusan dokumen penduduk untuk mengambil peluang dan memanfaatkan momentum penerimaaan ASN TNI-POLRI dan lainnya di wilayah Maluku Utara.

Sekretaris Umum FPM-MU, M Chaisar Efendi, mengatakan bahwa RDP dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara merupakan tindak lanjut dari petisi yang dilakukan FPM-MU sebelumnya. Meskipun Ia mengaku kecewa karena RDP tidak dihadiri secara lengkap oleh anggota komisi I terutama ketua Komisi Rahmi Husen, namun ia berharap pesan mereka sudah tersampaikan.

“Kami hadir di sini bukan hanya berbicara kota Ternate, Tidore, Makian atau suku yang lain, tapi kami hadir menyuarakan nasib anak-anak Maluku Utara,” ujar Chaisar kepada wartawan usai RDP siang tadi bertempat di jln, mononutu kelurahan Stadion kecamatan Ternate tengah.

Baca Juga :  Luar Biasa! Tim Pesparawi Kaimana Hat-trick Juara Pesparawi XIV Tingkat Provinsi Papua Barat

Ia menambahkan bahwa FPM-MU ingin membantu negara dalam hal ini kemajuan daerah melalui prioritas putra-putri daerah. Ia juga yakin bahwa anggota DPRD masing-masing fraksi bisa memahami apa yang menjadi poin tuntutan mereka.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara yang hadir dalam RDP tersebut memberikan apresiasi kepada FPM-MU atas aspirasi yang disampaikan. Mereka berjanji akan mengambil langkah-langkah untuk mengawal dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas masalah kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI di Maluku Utara. Bahkan, ada usulan untuk melahirkan peraturan daerah (Perda) terkait hal ini.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi Berkarya, Zainal Samad, mengatakan bahwa masalah kuota penerimaan CPNS dan TNI-POLRI merupakan hal penting yang kurang dipikirkan oleh banyak masyarakat di daerah. Ia menilai bahwa FPM-MU masih punya peduli terhadap upaya dalam mengawal masalah ini.

Baca Juga :  Dapur Budek’ Tampil di Stand UMKM Hari Jadi Langkat, Agustari: Permudah Pendaftaran dan Suntikan Modal

“Di tengah eksploitasi tambang di Maluku Utara, bahkan tenaga kerja yang mungkin lebih banyak dari luar daerah, sudah tentu hal ini patut disayangkan. Dimana putra-putri kita bisa termarjinalkan, nah Komisi I akan selalu bersama FPM-MU dalam hal semacam ini,” ucap Zainal.

Zainal juga mengaku bahwa Komisi I akan terus mengawal aspirasi yang disodorkan FPM-MU dan akan dibahas dalam rapat paripurna mendatang. Ia berharap perubahan nyata ini akan lebih mudah jika pemerintahan telah berganti. Ia menuding Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba gagal karena tidak pernah mengevaluasi kaitan dengan masyarakatnya yang terakomodir dalam penerimaan CPNS ataupun TNI-POLRI.

“Harapan saya pemerintah cepat berganti, supaya apa yang disuarakan FPM-MU cepat terealisasi,” kata Zainal.

Sebagai informasi, RDP yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, digelar Komisi I agar dapat menyerap aspirasi dari FPM-MU dan hanya dihadiri tiga fraksi dari total 7 fraksi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari DETIKIndonesia.co.id. Mari bergabung di Channel Telegram "DETIKIndonesia.co.id", caranya klik link https://t.me/detikindonesia, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Penulis : Abdila Amin
Editor : Yuli
Sumber :

Berita Terkait

Gubernur Malut Luncurkan KIP Kuliah Daerah, Direspons Positif Pemerintah Pusat
Kapolda Maluku Utara Didorong Tindak Tegas Ahmad Hi. Djaim atas Dugaan Penghinaan dan Provokasi ke Kesultanan Tidore
Beri Pesan Paskah Kepada Umat Nasrani, GAMKI : Sultan Bacan Sosok Pemimpin Sejati
Baru Hirup Udara Bebas, Eks Napi Pembunuhan Diduga Kembali Lakukan Aksi Bejat
Rayakan Paskah Kristus, GAMKI dan Polres Halsel Bagikan Sembako Kepada Janda dan Anak Yatim di GPM Tomori
Golkar Singkawang Tegaskan Dukungan kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman Pimpin DPD Golkar Kalbar
Dari Dana Desa ke Dana Dosa: Refleksi atas UU Desa yang Salah Arah
Kepala Desa Sayoang Bantah Dugaan Nongkrong di Coffee Hox Bersama Pemandu Lagu: Itu Foto Lama

Berita Terkait

Selasa, 22 April 2025 - 16:33 WIB

Hari Kartini, Menteri UMKM dan Menteri PPPA Sepakat Perkuat Peran Perempuan di UMKM

Selasa, 22 April 2025 - 12:55 WIB

Menteri UMKM Maman Dorong Usaha Warga Lapas Diakui sebagai UMKM

Senin, 21 April 2025 - 13:58 WIB

Direktur Utama PLN Dorong Pemanfaatan Hidrogen Hijau di Transportasi Laut

Senin, 21 April 2025 - 12:02 WIB

Rektor UMJ Tekankan Halalbihalal sebagai Sarana Penguat Ukhuwah Islamiyah

Senin, 21 April 2025 - 08:33 WIB

Demi Mensuport Bisnis, Perkumpulan Pengusaha Teknologi Lions Anaba Menjalin Acara Halal Bi Halal

Sabtu, 19 April 2025 - 11:34 WIB

Apindo: Kebijakan Impor Migas dan Pangan Tak Berdampak Negatif bagi Indonesia

Sabtu, 19 April 2025 - 11:15 WIB

Kadin: Hilirisasi Dorong Penguatan Kemitraan Dagang antara Indonesia dan Tiongkok

Jumat, 18 April 2025 - 21:58 WIB

Menteri UMKM Rancang Regulasi untuk Perlindungan Ojek Online

Berita Terbaru